Outlook 2022: Kerja Keras Tuntaskan Tugas
Senin, 10 Januari 2022 - 09:53 WIB
Panut juga menilai indeks demokrasi di Indonesia mengalami penurunan cukup signifikan. Saat ini Indonesia berada di urutan 102 dari 134 negara dalam persepi demokrasi dan dalam persepsi korupsi. Untuk itu, kondisi ini perlu mendapat perhatian besar, khususnya dari pemerintah.
Meskipun masih banyak ”pekerjaan rumah” yang harus diselesaikan oleh pemerintah, senada dengan Azyumardi, Panut melihat dukungan masyarakat yang cukup kuat menjadi salah satu kekuatan pemerintah untuk tetap bekerja dengan stabil. Salah satunya penanganan pandemi Covid-19 yang dinilai berhasil menumbuhkan optimisme di masyarakat.
Dukungan dari masyarakat ini bisa dilihat dari hasil survei yang dirilis pada pertengahan Juni tahun lalu, bahwa 75,6% masyarakat puas dengan kinerja pemerintah sekarang. Selain itu, hasil survei indikator politik Indonesia yang dirilis April 2021 juga mengungkap tingkat kepuasan atas kinerja pemerintah ada di angka 64%.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengakui kinerja pemerintah sudah sangat baik dalam menangani pandemi Covid-19. Dalam bidang perekonomian negara, pemerintah pun telah mampu menumbuhkan dan mengembangkan usaha mikro sebagai soko guru ekonomi Indonesia. "Dengan demikian, pada masa sulit perekonomian rakyat mampu bertahan dari kehancuran," ungkapnya.
Pria yang akrab disapa Gus Yahya ini menjelaskan, agar nasib masyarakat tidak terabaikan, NU pun telah memiliki agenda nasional yang cukup efektif dalam menjalankan peran untuk partisipasi masyarakat. Termasuk dalam membantu menyukseskan apa yang telah diagendakan pemerintah. NU mempunyai tanggung jawab yang sama untuk merawat, menjaga, dan membangun bangsa.
"Antara Nahdlatul Ulama dan pemerintah ini harus terus-menerus dalam kerja sama yang erat untuk melaksanakan setiap tanggung jawab," tuturnya.
Soal potensi radikalisme yang cukup besar ke depan, dia mengajak semua pihak bisa menggeser perhatian kepada titik yang lebih akurat tentang apa yang menjadi masalah tersebut. Menurut dia, selama ini masyarakat menganggap radikal sebagai teologi, tetapi sebenarnya radikal adalah pilihan politik. "Maka yang harus didiskusikan adalah pilihan politik dengan mempertimbangkan konsekuensinya. Dan kita pun harus mengampanyekan serta berbicara dengan semua stakeholder politik untuk tidak menggunakan politik radikal," katanya.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti berpendapat, memasuki 2022 pemerintahan Presiden Jokowi menghadapi tantangan sangat serius terkait pencapaian janji kampanye. Kondisi ekonomi masih jauh di bawah target. Sebagian faktornya, Mu'ti mengakui, memang akibat pandemi Covid-19. "Periode kedua yang ditargetkan pada sumber daya manusia juga belum terlihat. Berbagai kebijakan pendidikan oleh Mendikbud Ristek belum menyentuh masalah yang substantif. Sampai Januari 2022 publik masih lebih banyak mendengar slogan dan janji yang masih jauh dari kenyataan," keluhnya.
Mu’ti berpandangan, banyak menteri saat ini lebih concern pada konstituen partai politik. Untuk itu, mendekati 2024 Presiden Jokowi harus menegaskan komitmen ke para menteri. Musababnya, sekarang sudah ada beberapa menteri yang terang-terangan atau sembunyi-sembunyi menyiapkan diri sebagai calon presiden.
Mu'ti juga mengakui kekuatan yang dimiliki pemerintah saat ini adalah tingkat kepercayaan masyarakat yang masih tinggi. Ini modal politik yang penting. Secara umum pun kondisi politik kondusif. Pemerintah bisa memaksimalkan dukungan dan kepercayaan publik untuk meningkatkan kinerja. Dalam konteks ini, pemerintah perlu lebih banyak bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan (ormas), termasuk ormas keagamaan.
Di sisi lain, Mu’ti berpandangan, pemerintah saat ini memiliki kekurangan pada aspek komunikasi. Ada kesan bahwa pemerintah kurang membangun komunikasi dengan ormas Islam secara luas. Walaupun, banyak kebijakan pemerintah yang berpihak kepada umat Islam.
Lebih dari itu, masyarakat pun berperan aktif agar nasib masyarakat tidak terabaikan pada 2022 ini. Mu’ti menyarankan, masyarakat perlu lebih partisipatif dalam berbagai hal. Masyarakat pun perlu menjaga dan menjalankan sikap kritis kepada pemerintah. Bagi Mu'ti, sikap kritis masyarakat juga penting agar terbangun checks and balances.
Soal masih banyaknya tantangan bangsa ini juga diakui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto. Dia menyatakan, para menteri sebagai pembantu presiden dituntut untuk terus bekerja keras dan mampu menerjemahkan semua kebijakan. "Selama masa pandemi para menteri justru harus bekerja lebih keras lagi, mengingat pandemi menimbulkan kondisi krisis multidimensi dan harus mampu menjaga keseimbangan antara aspek kesehatan dan aspek ekonomi," ujar Airlangga.
Menteri Perlu Fokus
Airlangga yang juga ketua umum DPP Partai Golkar itu menjelaskan, memasuki 2022 para menteri harus tetap fokus bekerja menggulirkan program-program sesuai arahan presiden, dengan irama yang sama dan terus dikontrol bersama agar tetap mengedepankan kepentingan rakyat. “Tahun 2022 ini merupakan golden moment bagi Indonesia, untuk melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.
Airlangga tak mengelak bahwa masih ada tantangan terkait Covid-19 dan variannya, namun kondisinya dapat dimitigasi dengan baik oleh pemerintah. Untuk 2022 modal utama pemerintah adalah keberhasilan dalam melakukan pengendalian pandemi dan capaian program vaksinasi. Keberhasilan ini mampu membangun optimisme dan keyakinan masyarakat untuk memulai mobilitas dan aktivitas ekonominya.
"Sehingga akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kita untuk mencapai target di kisaran 5,2% secara tahunan," paparnya.
Pada 2022 Indonesia memiliki beberapa bekal fundamental ekonomi yang cukup kokoh sebagai kekuatan pemerintah saat ini. Namun, pemerintahan saat ini masih dihadapkan pada tantangan dengan ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi Covid-19. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) ini lantas menjelaskan, program prioritas 2022 tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah 2022 yang fokus pada pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dengan tujuh sasaran prioritas nasional.
Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel menilai keberhasilan membangkitkan perekonomian pada 2021 harus menjadi modal bagi pemerintah. Pada 2021, membaiknya ekonomi nasional bisa dilihat pada angka pertumbuhan ekonomi yang berkisar pada angka 3,5-4%. Ini lebih baik dibanding 2020 yang minus 2,01%. Penyaluran kredit tumbuh 4,8%, jauh lebih baik dibandingkan 2020 yang minus 2,41%. Kinerja pasar modal juga bagus karena indeks harga saham gabungan naik 10,85 ke posisi 6.581 sehingga termasuk yang terbaik di kawasan Asia.
Di sisi lain Rachmat berpandangan, perlu dicatat bahwa sektor usaha mikro paling terpukul pada 2021. Hal itu bisa dilihat pada penyaluran kredit yang turun di saat di segmen usaha besar, kecil, dan menengah (UMKM) justru naik. Walau angka inflasi secara total cukup baik, sumbangan inflasi di sektor makanan dan minuman yang merupakan konsumsi masyarakat kecil justru yang mengkhawatirkan. Harga-harga barang kebutuhan sehari-hari justru melonjak. "Jadi, ada PR besar pada 2022 ini untuk memberikan perhatian dan perlindungan khusus untuk masyarakat kecil kita," desaknya.
Rachmat menekankan, ada sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah pada 2022. Pertama, berikan perhatian dan pemihakan khusus kepada sektor ekonomi mikro yang justru paling menderita terkena dampak pandemi dan paling tertinggal dalam upaya pemulihannya. Kedua, pengendalian impor dan pemihakan terhadap produk dalam negeri. Impor produk-produk pertanian harus memperhatikan suara petani. Demikian pula impor produk-produk yang diproduksi oleh UMKM seperti pakaian jadi, apalagi mengimpor pakaian bekas dan batik dari China dia nilai sangat tak bermoral.
Meskipun masih banyak ”pekerjaan rumah” yang harus diselesaikan oleh pemerintah, senada dengan Azyumardi, Panut melihat dukungan masyarakat yang cukup kuat menjadi salah satu kekuatan pemerintah untuk tetap bekerja dengan stabil. Salah satunya penanganan pandemi Covid-19 yang dinilai berhasil menumbuhkan optimisme di masyarakat.
Dukungan dari masyarakat ini bisa dilihat dari hasil survei yang dirilis pada pertengahan Juni tahun lalu, bahwa 75,6% masyarakat puas dengan kinerja pemerintah sekarang. Selain itu, hasil survei indikator politik Indonesia yang dirilis April 2021 juga mengungkap tingkat kepuasan atas kinerja pemerintah ada di angka 64%.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengakui kinerja pemerintah sudah sangat baik dalam menangani pandemi Covid-19. Dalam bidang perekonomian negara, pemerintah pun telah mampu menumbuhkan dan mengembangkan usaha mikro sebagai soko guru ekonomi Indonesia. "Dengan demikian, pada masa sulit perekonomian rakyat mampu bertahan dari kehancuran," ungkapnya.
Pria yang akrab disapa Gus Yahya ini menjelaskan, agar nasib masyarakat tidak terabaikan, NU pun telah memiliki agenda nasional yang cukup efektif dalam menjalankan peran untuk partisipasi masyarakat. Termasuk dalam membantu menyukseskan apa yang telah diagendakan pemerintah. NU mempunyai tanggung jawab yang sama untuk merawat, menjaga, dan membangun bangsa.
"Antara Nahdlatul Ulama dan pemerintah ini harus terus-menerus dalam kerja sama yang erat untuk melaksanakan setiap tanggung jawab," tuturnya.
Soal potensi radikalisme yang cukup besar ke depan, dia mengajak semua pihak bisa menggeser perhatian kepada titik yang lebih akurat tentang apa yang menjadi masalah tersebut. Menurut dia, selama ini masyarakat menganggap radikal sebagai teologi, tetapi sebenarnya radikal adalah pilihan politik. "Maka yang harus didiskusikan adalah pilihan politik dengan mempertimbangkan konsekuensinya. Dan kita pun harus mengampanyekan serta berbicara dengan semua stakeholder politik untuk tidak menggunakan politik radikal," katanya.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti berpendapat, memasuki 2022 pemerintahan Presiden Jokowi menghadapi tantangan sangat serius terkait pencapaian janji kampanye. Kondisi ekonomi masih jauh di bawah target. Sebagian faktornya, Mu'ti mengakui, memang akibat pandemi Covid-19. "Periode kedua yang ditargetkan pada sumber daya manusia juga belum terlihat. Berbagai kebijakan pendidikan oleh Mendikbud Ristek belum menyentuh masalah yang substantif. Sampai Januari 2022 publik masih lebih banyak mendengar slogan dan janji yang masih jauh dari kenyataan," keluhnya.
Mu’ti berpandangan, banyak menteri saat ini lebih concern pada konstituen partai politik. Untuk itu, mendekati 2024 Presiden Jokowi harus menegaskan komitmen ke para menteri. Musababnya, sekarang sudah ada beberapa menteri yang terang-terangan atau sembunyi-sembunyi menyiapkan diri sebagai calon presiden.
Mu'ti juga mengakui kekuatan yang dimiliki pemerintah saat ini adalah tingkat kepercayaan masyarakat yang masih tinggi. Ini modal politik yang penting. Secara umum pun kondisi politik kondusif. Pemerintah bisa memaksimalkan dukungan dan kepercayaan publik untuk meningkatkan kinerja. Dalam konteks ini, pemerintah perlu lebih banyak bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan (ormas), termasuk ormas keagamaan.
Di sisi lain, Mu’ti berpandangan, pemerintah saat ini memiliki kekurangan pada aspek komunikasi. Ada kesan bahwa pemerintah kurang membangun komunikasi dengan ormas Islam secara luas. Walaupun, banyak kebijakan pemerintah yang berpihak kepada umat Islam.
Lebih dari itu, masyarakat pun berperan aktif agar nasib masyarakat tidak terabaikan pada 2022 ini. Mu’ti menyarankan, masyarakat perlu lebih partisipatif dalam berbagai hal. Masyarakat pun perlu menjaga dan menjalankan sikap kritis kepada pemerintah. Bagi Mu'ti, sikap kritis masyarakat juga penting agar terbangun checks and balances.
Soal masih banyaknya tantangan bangsa ini juga diakui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto. Dia menyatakan, para menteri sebagai pembantu presiden dituntut untuk terus bekerja keras dan mampu menerjemahkan semua kebijakan. "Selama masa pandemi para menteri justru harus bekerja lebih keras lagi, mengingat pandemi menimbulkan kondisi krisis multidimensi dan harus mampu menjaga keseimbangan antara aspek kesehatan dan aspek ekonomi," ujar Airlangga.
Menteri Perlu Fokus
Airlangga yang juga ketua umum DPP Partai Golkar itu menjelaskan, memasuki 2022 para menteri harus tetap fokus bekerja menggulirkan program-program sesuai arahan presiden, dengan irama yang sama dan terus dikontrol bersama agar tetap mengedepankan kepentingan rakyat. “Tahun 2022 ini merupakan golden moment bagi Indonesia, untuk melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.
Airlangga tak mengelak bahwa masih ada tantangan terkait Covid-19 dan variannya, namun kondisinya dapat dimitigasi dengan baik oleh pemerintah. Untuk 2022 modal utama pemerintah adalah keberhasilan dalam melakukan pengendalian pandemi dan capaian program vaksinasi. Keberhasilan ini mampu membangun optimisme dan keyakinan masyarakat untuk memulai mobilitas dan aktivitas ekonominya.
"Sehingga akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kita untuk mencapai target di kisaran 5,2% secara tahunan," paparnya.
Pada 2022 Indonesia memiliki beberapa bekal fundamental ekonomi yang cukup kokoh sebagai kekuatan pemerintah saat ini. Namun, pemerintahan saat ini masih dihadapkan pada tantangan dengan ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi Covid-19. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) ini lantas menjelaskan, program prioritas 2022 tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah 2022 yang fokus pada pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dengan tujuh sasaran prioritas nasional.
Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel menilai keberhasilan membangkitkan perekonomian pada 2021 harus menjadi modal bagi pemerintah. Pada 2021, membaiknya ekonomi nasional bisa dilihat pada angka pertumbuhan ekonomi yang berkisar pada angka 3,5-4%. Ini lebih baik dibanding 2020 yang minus 2,01%. Penyaluran kredit tumbuh 4,8%, jauh lebih baik dibandingkan 2020 yang minus 2,41%. Kinerja pasar modal juga bagus karena indeks harga saham gabungan naik 10,85 ke posisi 6.581 sehingga termasuk yang terbaik di kawasan Asia.
Di sisi lain Rachmat berpandangan, perlu dicatat bahwa sektor usaha mikro paling terpukul pada 2021. Hal itu bisa dilihat pada penyaluran kredit yang turun di saat di segmen usaha besar, kecil, dan menengah (UMKM) justru naik. Walau angka inflasi secara total cukup baik, sumbangan inflasi di sektor makanan dan minuman yang merupakan konsumsi masyarakat kecil justru yang mengkhawatirkan. Harga-harga barang kebutuhan sehari-hari justru melonjak. "Jadi, ada PR besar pada 2022 ini untuk memberikan perhatian dan perlindungan khusus untuk masyarakat kecil kita," desaknya.
Rachmat menekankan, ada sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah pada 2022. Pertama, berikan perhatian dan pemihakan khusus kepada sektor ekonomi mikro yang justru paling menderita terkena dampak pandemi dan paling tertinggal dalam upaya pemulihannya. Kedua, pengendalian impor dan pemihakan terhadap produk dalam negeri. Impor produk-produk pertanian harus memperhatikan suara petani. Demikian pula impor produk-produk yang diproduksi oleh UMKM seperti pakaian jadi, apalagi mengimpor pakaian bekas dan batik dari China dia nilai sangat tak bermoral.
tulis komentar anda