Outlook 2022: Kerja Keras Tuntaskan Tugas
Senin, 10 Januari 2022 - 09:53 WIB
Pertama, Jokowi harus mengambil kebijakan memberi cuti kepada menteri-menteri yang terlibat langsung dalam eskalasi politik menjelang Pemilu 2024. Kedua, Presiden bisa me-reshuffle menteri-menteri tersebut dan menggantinya dengan figur-figur yang tidak terlibat langsung dalam intensitas politik menuju Pemilu 2024.
Azyumardi berpandangan, kekuatan utama pemerintahan sekarang adalah stabilitas politik karena adanya koalisi besar sekaligus ”oligarki politik” tidak tertandingi. Di sisi lain, masyarakat umumnya tidak terlalu peduli dengan politik atau apa pun yang dilakukan pemerintah.
"Tak kurang pentingnya, masyarakat sipil dan perguruan tinggi yang semestinya kritis juga tidak lagi mampu bersikap kritis karena telah mengalami marginalisasi dan kooptasi sehingga tidak lagi 'mengganggu' atau 'merepotkan' pemerintah," bebernya.
Menurut Anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan RI ini, kekurangan lain Presiden Jokowi dan pemerintahannya adalah masih terlalu sering membuat kegaduhan seperti proses legislasi yang tidak sesuai undang-undang.
Berikutnya, Presiden Jokowi dan pemerintahannya masih terus melakukan kebijakan politik yang merugikan demokrasi. Selain itu, masih ada menteri dan pejabat yang membuat kegaduhan seperti pemberhentian pegawai lembaga Eijkman dan BPPT karena peleburan ke dalam BRIN.
"Presiden Jokowi dan pemerintahannya harus lebih sungguh-sungguh berjuang untuk kepentingan negara-bangsa dengan seluruh anak negeri. Bukan bergerak lebih banyak untuk kepentingan kelompok oligarki politik dan oligarki ekonomi," pinta Azyumardi.
Konsistensi Atasi Pandemi Jadi Kunci
Dalam pandangan Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) Panut Mulyono, kinerja pemerintah sudah cukup maksimal jika dilihat dari beberapa pencapaian yang telah dilakukan pada 2021. Tetapi, banyak juga ruang yang bisa dioptimalkan tahun ini. Seperti mempercepat laju pembangunan dengan tetap mengendalikan penurunan pandemi Covid-19.
"Konsistensi penurunan pandemi Covid-19 menjadi kunci percepatan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di tahun ini. Lalu, percepatan pelaksanaan proyek pemerintah akan menggeliatkan perekonomian masyarakat," ungkapnya.
Azyumardi berpandangan, kekuatan utama pemerintahan sekarang adalah stabilitas politik karena adanya koalisi besar sekaligus ”oligarki politik” tidak tertandingi. Di sisi lain, masyarakat umumnya tidak terlalu peduli dengan politik atau apa pun yang dilakukan pemerintah.
"Tak kurang pentingnya, masyarakat sipil dan perguruan tinggi yang semestinya kritis juga tidak lagi mampu bersikap kritis karena telah mengalami marginalisasi dan kooptasi sehingga tidak lagi 'mengganggu' atau 'merepotkan' pemerintah," bebernya.
Menurut Anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan RI ini, kekurangan lain Presiden Jokowi dan pemerintahannya adalah masih terlalu sering membuat kegaduhan seperti proses legislasi yang tidak sesuai undang-undang.
Berikutnya, Presiden Jokowi dan pemerintahannya masih terus melakukan kebijakan politik yang merugikan demokrasi. Selain itu, masih ada menteri dan pejabat yang membuat kegaduhan seperti pemberhentian pegawai lembaga Eijkman dan BPPT karena peleburan ke dalam BRIN.
"Presiden Jokowi dan pemerintahannya harus lebih sungguh-sungguh berjuang untuk kepentingan negara-bangsa dengan seluruh anak negeri. Bukan bergerak lebih banyak untuk kepentingan kelompok oligarki politik dan oligarki ekonomi," pinta Azyumardi.
Konsistensi Atasi Pandemi Jadi Kunci
Dalam pandangan Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) Panut Mulyono, kinerja pemerintah sudah cukup maksimal jika dilihat dari beberapa pencapaian yang telah dilakukan pada 2021. Tetapi, banyak juga ruang yang bisa dioptimalkan tahun ini. Seperti mempercepat laju pembangunan dengan tetap mengendalikan penurunan pandemi Covid-19.
"Konsistensi penurunan pandemi Covid-19 menjadi kunci percepatan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di tahun ini. Lalu, percepatan pelaksanaan proyek pemerintah akan menggeliatkan perekonomian masyarakat," ungkapnya.
tulis komentar anda