Solusi Balap Liar Perlu Komprehensif
Rabu, 29 Desember 2021 - 15:12 WIB
Tren balapan liar ini juga tak lepas dari pengaruh tayangan-tayangan di televisi seperti sinetron yang mempertontonkan hebatnya beradu kencang di jalanan. Pada saat yang sama, ceruk ini direspons pabrik-pabrik automotif untuk memproduksi motor sport, motor gede, dan sebagainya. Indikasi ini bisa dilihat dari tingginya tingkat penjualan jenis motor sport akhir-akhir ini. Pun di kala pandemi Covid-19 melanda Tanah Air.
Dengan fakta ini, solusi yang ditawarkan oleh Kapolda Fadil sejatinya adalah bagian serpihan solusi yang sangat mungkin malah seolah menjadi bumerang dalam rantai penyelesaian balap liar. Kita tahu, balap liar ini adalah fenomena yang mengakar di tengah masyarakat dan penyebabnya sangatlah kompleks. Dengan kesadaran ini, sudah seharusnya solusi yang dibuat tidak lagi berupa serpihan atau bahkan gimmick semata. Jika balapan liar ini akan benar-benar dihilangkan, pendekatan solusi juga harus sistemik, yakni dengan menyasar faktor-faktor mendasar yang selama ini menjadi pemicunya.
Dari sisi regulasi, misalnya, apakah pasal-pasal di UU Lalu Lintas sudah benar-benar kuat mengatur soal balapan liar. Jika memang begitu longgar plus hukuman pelanggarnya sangat ringan, tentu tidak efektif diterapkan. Langkah lain yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan sosialisasi adanya perlombaan resmi berikut tingkat bahaya jika mereka nekat menggelar balap liar.
Kemudian, meski ada ajang resmi seperti disepakati di Ancol, bukan tidak mungkin balap liar langsung berhenti. Justru pada saat yang sama, kepolisian harus lebih intensif melakukan pengawasan karena memiliki alasan lebih kuat untuk mendorong anak muda pembalap liar agar ikut kompetisi. Pola pengawasan ini tak hanya dilakukan oleh aparat, namun bisa menggandeng media massa, tokoh masyarakat, hingga lingkungan terdekat seperti guru dan orang tua.
Terakhir adalah penindakan tegas dan sanksi yang menjerakan bagi pelanggarnya. Sekali lagi, solusi fenomena balapan liar ini harus komprehensif. Fenomena ini tidak mudah dan cukup selesai dengan niat baik seperti mewadahi anak muda, mencetak pembalap andal dan sebagainya. Lomba perdana di Ancol yang direncanakan mulai 15 Januari mendatang bukan jawaban final dan belum bisa jadi ukuran keberhasilan. Apalagi dari pengalaman selama ini kebijakan publik biasa mudah berganti seiring pergantian pejabat di pos yang sama.
Dengan fakta ini, solusi yang ditawarkan oleh Kapolda Fadil sejatinya adalah bagian serpihan solusi yang sangat mungkin malah seolah menjadi bumerang dalam rantai penyelesaian balap liar. Kita tahu, balap liar ini adalah fenomena yang mengakar di tengah masyarakat dan penyebabnya sangatlah kompleks. Dengan kesadaran ini, sudah seharusnya solusi yang dibuat tidak lagi berupa serpihan atau bahkan gimmick semata. Jika balapan liar ini akan benar-benar dihilangkan, pendekatan solusi juga harus sistemik, yakni dengan menyasar faktor-faktor mendasar yang selama ini menjadi pemicunya.
Dari sisi regulasi, misalnya, apakah pasal-pasal di UU Lalu Lintas sudah benar-benar kuat mengatur soal balapan liar. Jika memang begitu longgar plus hukuman pelanggarnya sangat ringan, tentu tidak efektif diterapkan. Langkah lain yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan sosialisasi adanya perlombaan resmi berikut tingkat bahaya jika mereka nekat menggelar balap liar.
Kemudian, meski ada ajang resmi seperti disepakati di Ancol, bukan tidak mungkin balap liar langsung berhenti. Justru pada saat yang sama, kepolisian harus lebih intensif melakukan pengawasan karena memiliki alasan lebih kuat untuk mendorong anak muda pembalap liar agar ikut kompetisi. Pola pengawasan ini tak hanya dilakukan oleh aparat, namun bisa menggandeng media massa, tokoh masyarakat, hingga lingkungan terdekat seperti guru dan orang tua.
Terakhir adalah penindakan tegas dan sanksi yang menjerakan bagi pelanggarnya. Sekali lagi, solusi fenomena balapan liar ini harus komprehensif. Fenomena ini tidak mudah dan cukup selesai dengan niat baik seperti mewadahi anak muda, mencetak pembalap andal dan sebagainya. Lomba perdana di Ancol yang direncanakan mulai 15 Januari mendatang bukan jawaban final dan belum bisa jadi ukuran keberhasilan. Apalagi dari pengalaman selama ini kebijakan publik biasa mudah berganti seiring pergantian pejabat di pos yang sama.
(bmm)
Lihat Juga :