Pahami Dulu Perbuatan yang Termasuk Pencemaran Nama Baik, Jangan Lapor Buru-buru
Sabtu, 25 Desember 2021 - 21:16 WIB
Perbuatan penghinaan ringan diatur dalam Pasal 315 KUHP. Penghinaan ringan merupakan penghinaan berupa kata-kata menyakitkan yang dilakukan di depan umum. Kata-kata menyakitkan ini seperti anjing, brengsek, sundel, dan kata-kata menyakitkan lainnya. Penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan dengan sebuah perbuatan seperti meludahi wajah, pengang kepala dan mendorong topi hingga lepas untuk orang Indonesia.
5. Pengaduan Palsu atau Pengaduan Fitnah
Perbuatan ini diatur dalam Pasal 317 KUHP. Orang yang dapat diancam hukuman dalam pasal ini adalah mereka yang dengan sengaja memasukkan surat pengaduan palsu mengenai orang pada penegak hukum. Selain itu menyuruh menulis surat pengaduan palsu yang berakibat pada tercemarnya kehormatan dan nama baik seseorang juga masuk dalam pasal 317 KUHP.
6. Tuduhan Perbuatan secara Fitnah
Perbuatan ini dinyatakan dalam Pasal 318 KUHP. Dalam pasal ini, perbuatan yang dimaksud adalah dengan sengaja berbuat sesuatu yang menyebabkan orang lain terlibat dalam tindak pidana. Misalnya menaruh barang bukti hasil kejahatan pada orang lain agar orang tersebut dituduh berbuat kejahatan.
Selain KUHP, pencemaran nama baik juga diatur dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu UU Nomor 16/2019 yang merupakan perubahan UU Nomor 11/2008. Dalam UU ini, masalah pencemaran nama baik diatur dalam pasal 27 hingga 37.
5. Pengaduan Palsu atau Pengaduan Fitnah
Perbuatan ini diatur dalam Pasal 317 KUHP. Orang yang dapat diancam hukuman dalam pasal ini adalah mereka yang dengan sengaja memasukkan surat pengaduan palsu mengenai orang pada penegak hukum. Selain itu menyuruh menulis surat pengaduan palsu yang berakibat pada tercemarnya kehormatan dan nama baik seseorang juga masuk dalam pasal 317 KUHP.
6. Tuduhan Perbuatan secara Fitnah
Perbuatan ini dinyatakan dalam Pasal 318 KUHP. Dalam pasal ini, perbuatan yang dimaksud adalah dengan sengaja berbuat sesuatu yang menyebabkan orang lain terlibat dalam tindak pidana. Misalnya menaruh barang bukti hasil kejahatan pada orang lain agar orang tersebut dituduh berbuat kejahatan.
Selain KUHP, pencemaran nama baik juga diatur dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu UU Nomor 16/2019 yang merupakan perubahan UU Nomor 11/2008. Dalam UU ini, masalah pencemaran nama baik diatur dalam pasal 27 hingga 37.
(muh)
Lihat Juga :