Soliditas Warga Amat Penting dalam Pembatasan Sosial Berskala Mikro
Selasa, 09 Juni 2020 - 09:41 WIB
Efendi menyatakan, keterlibatan dan soliditas warga berperan penting dalam jalannya PSBM. Jika warga bahu-membahu, kata ia, PSBM dapat berjalan optimal, dan sebaran COVID-19 bisa dikendalikan di wilayahnya.
"PSBM ini cukup efektif dan substansi. Kami melacak dan mengisolasi warga yang punya kontak dengan pasien Covid-19. Kemudian, kami memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mereka tidak boleh kemana-mana," ucapnya.
Per Senin (8/6/20), 143 warga yang hasil tesnya negatif sudah tidak menjalani isolasi mandiri, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi, beserta Camat Cimahi Tengah, dan Lurah Karangmekar didampingi Danramil beserta Babinkamtibmas membuka akses jalan masuk bagi warga yang sebelumnya ditutup untuk isolasi.
Gugus Tugas Kota Cimahi melalui Ketua Harian mengeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Swab dan Surat Pemberitahuan Karantina Mandiri bagi 34 Jiwa yang kontak erat dengan penderita positif Covid-19, ditindaklajuti dengan Surat Keterangan Pemeriksaan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi yang ditujukan untuk setiap warga.
Pelaksana Dinas Kesehatan Provinsi Jabar selaku Koordinator Lapangan PSBM Kota Cimahi, Karna Maryana, melaporkan, hasil tes swab pertama sudah keluar. Dari 177, dua warga dinyatakan positif Covid-19.
Hasil itu menjadi landasan bagi Gugus Tugas Kota Cimahi melakukan penyekatan dan menekan potensi kontak lokal Covid-19. Tujuannya supaya penularan COVID-19 dapat dikendalikan, dan ruang gerak SARS-CoV-2 dapat terlacak.
"34 warga yang memiliki kontak erat dengan dua orang yang dinyatakan positif akan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari sampai 18 Juli dan kembali melakukan tes swab," kata Karna.
Sementara warga lainnya dapat berkegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan, berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta tanggap dan peduli pada pandemi. Di samping itu, pemantauan dan pengawasan orang masuk dan keluar, serta pemeriksaan kesehatan dan rapid test periodik, akan dilakukan.
"PSBM di Kelurahan Karangmekar bisa dikatakan berjalan baik karena banyak warga yang peduli. Mereka ikut serta menyiapkan makanan dan menyalurkannya. Dan itu yang terpenting dalam PSBM ini," ucap Karna.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar Berli Hamdani mengatakan, penanganan berskala mikro dengan melakukan isolasi secara intensif di desa/kelurahan yang masuk daerah rawan dapat mengefisienkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penanggulangan Covid-19.
"Semakin lamanya kita mengatasi dampak Pandemi Covid-19 d Jabar ini, semua sumber daya terserap hampir habis, termasuk anggaran dan SDM. Penanganan Covid-19 berskala mikro juga sejalan dengan pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) proporsional di tingkat kelurahan/desa," kata Berli, Senin (1/6/20).
Berli menyatakan, selain pemeriksaan, penanganan Covid-19 berskala mikro di daerah rawan disertai juga dengan pemantauan kesehatan, sterilisasi rumah, fasilitas sosial, dan fasilitas umum, pengawasan orang masuk dan keluar di daerah tersebut, dan pendirian dapur umum.
Menurut Berli, petugas non-kesehatan, seperti TP PKK kabupaten/kota setempat, Satgas Desa Siaga, relawan, TNI/POLRI, dan masyarakat sekitar, turut dalam penanganan COVID-19 di kelurahan/desa yang masuk zona kritis.
"PSBM ini cukup efektif dan substansi. Kami melacak dan mengisolasi warga yang punya kontak dengan pasien Covid-19. Kemudian, kami memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mereka tidak boleh kemana-mana," ucapnya.
Per Senin (8/6/20), 143 warga yang hasil tesnya negatif sudah tidak menjalani isolasi mandiri, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi, beserta Camat Cimahi Tengah, dan Lurah Karangmekar didampingi Danramil beserta Babinkamtibmas membuka akses jalan masuk bagi warga yang sebelumnya ditutup untuk isolasi.
Gugus Tugas Kota Cimahi melalui Ketua Harian mengeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Swab dan Surat Pemberitahuan Karantina Mandiri bagi 34 Jiwa yang kontak erat dengan penderita positif Covid-19, ditindaklajuti dengan Surat Keterangan Pemeriksaan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi yang ditujukan untuk setiap warga.
Pelaksana Dinas Kesehatan Provinsi Jabar selaku Koordinator Lapangan PSBM Kota Cimahi, Karna Maryana, melaporkan, hasil tes swab pertama sudah keluar. Dari 177, dua warga dinyatakan positif Covid-19.
Hasil itu menjadi landasan bagi Gugus Tugas Kota Cimahi melakukan penyekatan dan menekan potensi kontak lokal Covid-19. Tujuannya supaya penularan COVID-19 dapat dikendalikan, dan ruang gerak SARS-CoV-2 dapat terlacak.
"34 warga yang memiliki kontak erat dengan dua orang yang dinyatakan positif akan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari sampai 18 Juli dan kembali melakukan tes swab," kata Karna.
Sementara warga lainnya dapat berkegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan, berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta tanggap dan peduli pada pandemi. Di samping itu, pemantauan dan pengawasan orang masuk dan keluar, serta pemeriksaan kesehatan dan rapid test periodik, akan dilakukan.
"PSBM di Kelurahan Karangmekar bisa dikatakan berjalan baik karena banyak warga yang peduli. Mereka ikut serta menyiapkan makanan dan menyalurkannya. Dan itu yang terpenting dalam PSBM ini," ucap Karna.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar Berli Hamdani mengatakan, penanganan berskala mikro dengan melakukan isolasi secara intensif di desa/kelurahan yang masuk daerah rawan dapat mengefisienkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penanggulangan Covid-19.
"Semakin lamanya kita mengatasi dampak Pandemi Covid-19 d Jabar ini, semua sumber daya terserap hampir habis, termasuk anggaran dan SDM. Penanganan Covid-19 berskala mikro juga sejalan dengan pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) proporsional di tingkat kelurahan/desa," kata Berli, Senin (1/6/20).
Berli menyatakan, selain pemeriksaan, penanganan Covid-19 berskala mikro di daerah rawan disertai juga dengan pemantauan kesehatan, sterilisasi rumah, fasilitas sosial, dan fasilitas umum, pengawasan orang masuk dan keluar di daerah tersebut, dan pendirian dapur umum.
Menurut Berli, petugas non-kesehatan, seperti TP PKK kabupaten/kota setempat, Satgas Desa Siaga, relawan, TNI/POLRI, dan masyarakat sekitar, turut dalam penanganan COVID-19 di kelurahan/desa yang masuk zona kritis.
tulis komentar anda