Basarah Sebut Kelompok Ekstremisme Manfaatkan Demokrasi, HAM, dan Teknologi

BANDUNG - Klaim kemenangan ideologi liberalisme-kapitalisme makin memicu pandangan dan tindakan radikalisme-ekstremisme yang dikonstruksikan atas interpretasi agama secara sempit di tengah masyarakat. Hal ini tidak hanya menyebabkan munculnya eksklusivisme dalam hubungan sosial tetapi juga melahirkan berbagai tindakan kekerasan dan agresi terhadap kelompok masyarakat lain.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Ahmad Basarah dalam pidato pembukaan Kongres IV PA GMNI di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (6/12/2021).

“Ekstremisme agama ini melahirkan ‘politik antisemua’, kecuali pada kelompok dan keyakinan mereka sendiri. Mereka menolak dan memusuhi sistem sosial yang multikultural, Pancasila, NKRI, hingga pemerintahan yang menjalankan mandat rakyat yang dipilih secara demokratis,” ujar Basarah melalui keterangannya kepada wartawan.

Namun anehnya, Wakil Ketua MPR ini melanjutkan sebagian dari kelompok ekstremisme ini justru memanfaatkan demokrasi, hak asasi manusia (HAM), dan kemajuan teknologi untuk memuluskan cita-citanya.

“Tapi anehnya, sebagian mereka juga menerapkan standar ganda dengan memanfaatkan demokrasi, HAM, dan kemajuan teknologi informasi serta media sosial itu sendiri untuk mewujudkan cita-cita perjuangannya,” jelasnya.



Menurut Basarah, kelompok ini memanfaatkan hak konstitusional warga negara untuk berbicara, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan secara manipulatif. Tujuannya adalah untuk mendiskreditkan dan mendelegitimasi pemerintahan yang konstitusional.

“Strategi 'kudeta merangkak konstitusional' ini secara perlahan tapi pasti, jelas menargetkan kehancuran Negara Kesatuan Republik Indonesia di kemudian hari dengan meracuni alam pikir bangsa Indonesia, khususnya generasi muda dengan paham yang bertentangan dengan Pancasila,” tutur Basarah.

Basarah juga menyoroti nafsu berkuasa dengan jalan pintas berkelindan dengan kecepatan arus teknologi informasi yang terjadi akhir-akhir ini. Persilangan keduanya, membuat atmosfer politik Indonesia dipenuhi oleh polusi hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian baik terhadap individu maupun golongan.

“Pilpres 2014, Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019 adalah contoh konkret untuk menemukan derasnya praktik politik yang semakin menjauh dari etika dan adab bangsa kita sebagai bangsa yang menjunjung nilai-nilai ketimuran,” paparnya.