Di Depan Kader PPP, Ketua DPD RI Pertanyakan Apakah Pancasila Masih Jadi Denyut Nadi Kehidupan?
Senin, 29 November 2021 - 14:26 WIB
Ditambahkan LaNyalla, yang menjadi persoalan apakah hari ini Pancasila masih ada? Apakah masih membumi sebagai denyut nadi kehidupan bangsa dan negara? Apakah isi dan bunyi pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar hasil Amandemen tahun 1999 hingga 2002 masih nyambung dengan Pancasila dan Teks Pembukaan UUD?
Senator asal Jawa Timur itu mengatakan semua pihak harus jujur mengatakan bahwa Demokrasi Pancasila dan Sistem Ekonomi Pancasila sudah hilang dan digantikan dengan Demokrasi Liberal dan Ekonomi Kapitalistik.
"Ini mungkin salah satu jawaban mengapa platform PPP yang begitu ideal dan senafas dengan Pancasila dan nilai-nilai luhur yang dicita-citakan para pendiri bangsa, tidak mampu menjadikan PPP sebagai partai besar. Malah sebaliknya, dari pemilu ke pemilu, perolehan suara PPP semakin berkurang," katanya.
Dijelaskan LaNyalla, sejak Amendemen konstitusi 1999 hingga 2002, Indonesia seolah melepaskan diri dari DNA sejarah lahirnya bangsa ini. "Kita semakin menjauh dari cita-cita luhur para pendiri bangsa. Wajah dan arah perjalanan bangsa ini, kita serahkan kepada penentu tunggal, yaitu partai politik melalui Fraksi di DPR RI," katanya.
Celakanya, lanjutnya, suara atau pendapat hanya dihitung sebagai angka melalui voting di Parlemen. Sehingga yang terjadi adalah tirani mayoritas. Partai politik kecil tidak akan pernah mampu menghadapi partai politik besar.
Apalagi ditambah dengan presidential threshold, di mana partai politik kecil akan sulit mengusung kadernya sebagai calon pemimpin nasional. Padahal sejatinya, setiap partai politik bertujuan untuk mengusung kadernya menjadi pemimpin nasional.
Begitu pula dengan haluan ekonomi nasional yang telah bergeser dari ekonomi kekeluargaan dan gotong royong dengan soko guru koperasi, menjadi ekonomi pasar bebas yang didominasi swasta nasional dan asing, yang sebagian sahamnya bisa dimiliki siapapun dan dimanapun melalui lantai bursa saham.
Senator asal Jawa Timur itu mengatakan semua pihak harus jujur mengatakan bahwa Demokrasi Pancasila dan Sistem Ekonomi Pancasila sudah hilang dan digantikan dengan Demokrasi Liberal dan Ekonomi Kapitalistik.
"Ini mungkin salah satu jawaban mengapa platform PPP yang begitu ideal dan senafas dengan Pancasila dan nilai-nilai luhur yang dicita-citakan para pendiri bangsa, tidak mampu menjadikan PPP sebagai partai besar. Malah sebaliknya, dari pemilu ke pemilu, perolehan suara PPP semakin berkurang," katanya.
Dijelaskan LaNyalla, sejak Amendemen konstitusi 1999 hingga 2002, Indonesia seolah melepaskan diri dari DNA sejarah lahirnya bangsa ini. "Kita semakin menjauh dari cita-cita luhur para pendiri bangsa. Wajah dan arah perjalanan bangsa ini, kita serahkan kepada penentu tunggal, yaitu partai politik melalui Fraksi di DPR RI," katanya.
Celakanya, lanjutnya, suara atau pendapat hanya dihitung sebagai angka melalui voting di Parlemen. Sehingga yang terjadi adalah tirani mayoritas. Partai politik kecil tidak akan pernah mampu menghadapi partai politik besar.
Apalagi ditambah dengan presidential threshold, di mana partai politik kecil akan sulit mengusung kadernya sebagai calon pemimpin nasional. Padahal sejatinya, setiap partai politik bertujuan untuk mengusung kadernya menjadi pemimpin nasional.
Begitu pula dengan haluan ekonomi nasional yang telah bergeser dari ekonomi kekeluargaan dan gotong royong dengan soko guru koperasi, menjadi ekonomi pasar bebas yang didominasi swasta nasional dan asing, yang sebagian sahamnya bisa dimiliki siapapun dan dimanapun melalui lantai bursa saham.
Lihat Juga :