Dewan Pakar Ispikani Minta KKP Hati-hati dengan Perikanan Terukur
Minggu, 28 November 2021 - 22:39 WIB
“Persoalan data ini sangat penting dalam menjalankan, memanfaatkan perikanan terukur dengan menggunakan data-data tersebut. Sehingga data tersebut dapat digunakan dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Tentunya dengan menyoroti pentingnya menyiapkan SOP dan instrumen yang jelas bagi pelaku usaha perikanan,” tuturnya.
Merespons kebijakan ini, Ketua Umum Ispikani Ichsan Firdaus mengatakan kebijakan perikanan terukur ini sosialisasinya harus dijalankan dengan baik. Jangan sampai kebijakan strategis ini melahirkan pengelolaan perikanan yang ekslusif dan diterima dengan kurang baik oleh publik perikanan
Persoalan kebijakan perikanan ini, juga ditanggapi oleh Ketua Komisi IV DPR RI Sudin yang hadir dalam penutupan Rakernis ini. Menurutnya, permasalahan mendasar kelautan perikanan di Indonesia yaitu infrastruktur, inovasi, kelembagaan dan pembiayaan, SDM dan benih/bibit/pakan dan obat-obatan. Baca juga: Pemerintah Larang WNA 11 Negara Masuk Indonesia, WNI Wajib 14 Hari Karantina
“Terkait dengan ragam permasalahan tersebut penting dipersiapkan infrastruktur dan data dengan baik,” pungkasnya.
Merespons kebijakan ini, Ketua Umum Ispikani Ichsan Firdaus mengatakan kebijakan perikanan terukur ini sosialisasinya harus dijalankan dengan baik. Jangan sampai kebijakan strategis ini melahirkan pengelolaan perikanan yang ekslusif dan diterima dengan kurang baik oleh publik perikanan
Persoalan kebijakan perikanan ini, juga ditanggapi oleh Ketua Komisi IV DPR RI Sudin yang hadir dalam penutupan Rakernis ini. Menurutnya, permasalahan mendasar kelautan perikanan di Indonesia yaitu infrastruktur, inovasi, kelembagaan dan pembiayaan, SDM dan benih/bibit/pakan dan obat-obatan. Baca juga: Pemerintah Larang WNA 11 Negara Masuk Indonesia, WNI Wajib 14 Hari Karantina
“Terkait dengan ragam permasalahan tersebut penting dipersiapkan infrastruktur dan data dengan baik,” pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :