Perkuat Perbatasan, Mendagri Minta Percepat Pembangunan Administrasi Wilayah
Rabu, 24 November 2021 - 20:45 WIB
Mendagri Tito Karnavian selaku Kepala BNPP mendorong penguatan wilayah perbatasan dengan mengembangkan potensi kawasan. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mendorong penguatan wilayah perbatasan dengan mengembangkan potensi kawasan.
Hal itu diungkapkan Tito saat melakukan peninjauan kegiatan layanan GISA Dukcapil serta penyerahan secara simbolis dokumen kependudukan bagi masyarakat nelayan di Kantor Camat Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (24/11/2021).
Menurutnya, posisi pulau terluar dan wilayah perbatasan menjadi penting bagi bangsa Indonesia, terutama sebagai etalase negara dan bagian dari kedaulatan negara, termasuk Pulau Laut. "Di samping kekuatan militer yang hadir, kita juga harus perkuat, percepat pembangunan di pulau-pulau terluar, termasuk juga daerah perbatasan, termasuk Kecamatan Pulau Laut," kata Tito dikutip di laman Kementerian Dalam Negeri RI (24/11/2021).
Tito menambahkan, titik sentral penguatan itu bisa dilakukan lewat percepatan pembangunan berbasis administrasi wilayah kecamatan. Pasalnya, apabila mengambil basis wilayah kabupaten, tak semua wilayah tersebut masuk sebagai bagian pulau terluar atau perbatasan. Sama halnya dengan Kabupaten Natuna, tak semua wilayahnya merupakan bagian pulau terluar dan berbatasan langsung dengan negara lain.
"Kita inventarisir seluruh Indonesia ini, totalnya ada 584 kecamatan yang ada di perbatasan. Ini di samping ada sisi pertahanan, tapi juga Bapak Presiden ingin membangun pemerataan pembangunan," imbuhnya.
Meski demikian, dari 584 kecamatan yang ada di perbatasan, pemerintah telah menetapkan 222 lokasi prioritas (Lokpri) pembangunan kecamatan pada Tahun Anggaran 2021-2024. Namun akibat pandemi Covid-19, percepatan pembangunan sempat terhambat. Karena itu, proses pembangunan ini akan kembali digenjot pada 2022. "Itu sudah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional yang dikeluarkan Bappenas, sudah dibunyikan, 222 lokasi prioritas berbasis kecamatan," tutur Tito.
Tito menekankan pengembangan dan pembangunan wilayah perbatasan akan diawali dengan pengembangan potensi yang dimiliki kecamatan tersebut. Tito mengilustrasikan, jika Kecamatan Pulau Laut memiliki potensi di sektor perikanan maka sektor itulah yang akan digenjot. Misalnya, dengan memperkuat kemampuan nelayan agar memiliki kemampuan tangkap yang maksimal, memiliki kapal yang dilengkapi fasilitas penunjang, off taker atau penguatan penampung, serta market atau pasar.
Kendati demikian, Tito menekankan perlunya sinergisitas dan gotong royong seluruh level satuan pemerintahan. “Tak hanya pemerintah pusat yang bekerja keras dalam melakukan pembangunan perbatasan, tetapi Pemerintah Kabupaten, termasuk kecamatan juga harus turut serta dan serius dalam mengembangkan potensi di wilayahnya. Prinsipnya kita keroyok ramai-ramai. Sekali lagi, kita berkeinginan betul untuk mempercepat pembangunan Kecamatan Pulau Laut," sambungnya.
Hal itu diungkapkan Tito saat melakukan peninjauan kegiatan layanan GISA Dukcapil serta penyerahan secara simbolis dokumen kependudukan bagi masyarakat nelayan di Kantor Camat Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (24/11/2021).
Menurutnya, posisi pulau terluar dan wilayah perbatasan menjadi penting bagi bangsa Indonesia, terutama sebagai etalase negara dan bagian dari kedaulatan negara, termasuk Pulau Laut. "Di samping kekuatan militer yang hadir, kita juga harus perkuat, percepat pembangunan di pulau-pulau terluar, termasuk juga daerah perbatasan, termasuk Kecamatan Pulau Laut," kata Tito dikutip di laman Kementerian Dalam Negeri RI (24/11/2021).
Tito menambahkan, titik sentral penguatan itu bisa dilakukan lewat percepatan pembangunan berbasis administrasi wilayah kecamatan. Pasalnya, apabila mengambil basis wilayah kabupaten, tak semua wilayah tersebut masuk sebagai bagian pulau terluar atau perbatasan. Sama halnya dengan Kabupaten Natuna, tak semua wilayahnya merupakan bagian pulau terluar dan berbatasan langsung dengan negara lain.
Baca Juga
"Kita inventarisir seluruh Indonesia ini, totalnya ada 584 kecamatan yang ada di perbatasan. Ini di samping ada sisi pertahanan, tapi juga Bapak Presiden ingin membangun pemerataan pembangunan," imbuhnya.
Meski demikian, dari 584 kecamatan yang ada di perbatasan, pemerintah telah menetapkan 222 lokasi prioritas (Lokpri) pembangunan kecamatan pada Tahun Anggaran 2021-2024. Namun akibat pandemi Covid-19, percepatan pembangunan sempat terhambat. Karena itu, proses pembangunan ini akan kembali digenjot pada 2022. "Itu sudah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional yang dikeluarkan Bappenas, sudah dibunyikan, 222 lokasi prioritas berbasis kecamatan," tutur Tito.
Tito menekankan pengembangan dan pembangunan wilayah perbatasan akan diawali dengan pengembangan potensi yang dimiliki kecamatan tersebut. Tito mengilustrasikan, jika Kecamatan Pulau Laut memiliki potensi di sektor perikanan maka sektor itulah yang akan digenjot. Misalnya, dengan memperkuat kemampuan nelayan agar memiliki kemampuan tangkap yang maksimal, memiliki kapal yang dilengkapi fasilitas penunjang, off taker atau penguatan penampung, serta market atau pasar.
Kendati demikian, Tito menekankan perlunya sinergisitas dan gotong royong seluruh level satuan pemerintahan. “Tak hanya pemerintah pusat yang bekerja keras dalam melakukan pembangunan perbatasan, tetapi Pemerintah Kabupaten, termasuk kecamatan juga harus turut serta dan serius dalam mengembangkan potensi di wilayahnya. Prinsipnya kita keroyok ramai-ramai. Sekali lagi, kita berkeinginan betul untuk mempercepat pembangunan Kecamatan Pulau Laut," sambungnya.
(cip)
tulis komentar anda