Wiku Tegaskan PPKM Level 3 saat Nataru untuk Mencegah Penyebaran Covid-19
Selasa, 23 November 2021 - 19:22 WIB
Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, PPKM Level 3 saat Nataru untuk mencegah penyebaran Covid-19.
JAKARTA - Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menjawab penolakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 secara serentak saat Natal dan Tahun Baru (nataru).
Dia berujar kebijakan PPKM level 3 di seluruh Indonesia dilakukan agar aktivitas masyarakat aman dari penularan Covid-19. "Pada prinsipnya PPKM level 3 menaungi berbagai macam prokes demi menjaga agar aktivitas masyarakat dilakukan secara hati-hati dengan penerapan 3M screening kesehatan, pengaturan mobilitas dan lain-lain," ujarnya dalam keterangan pers penanganan Covid-19 secara virtual, Selasa (23/11/2021).
Wiku menjelaskan, periode nataru memiliki risiko terjadinya peningkatan kasus akibat kecenderungan aktivitas sosial masyarakat yang meningkat. "Maka dari itu perlu dilakukan penyamaan level PPKM secara lengkap agar kegiatan sosial masyarakat dapat berlangsung aman Covid-19," katanya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua kementerian dan Lembaga negara lainnya untuk satu frekuensi menghadapi ancaman lonjakan kasus Covid-19 pada periode Libur Nataru 2022.
"
Saya minta seluruh kementerian/lembaga frekuensinya sama dalam menghadapi bulan Desember 2021 ini. Sekali lagi, memiliki frekuensi yang sama, jangan terjebak pada ego sektoral, utamakan kerja sama, utamakan koordinasi sehingga keliatan kita miliki frekuensi sama," ujar Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas tentang Evaluasi PPKM di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 22 November 2021.
Jokowi melanjutkan, selama sepekan terakhir kasus aktif Covid di Indonesia menurun 892 kasus dari total 9.018 kasus di 14 November 2021. Per 21 November 2021 total kasus aktif di Tanah Air menjadi 8.126. "Dan untuk penambahan kasus baru rata-rata 362 kasus setiap harinya," jelas dia.
Kepala Negara juga ingin jajarannya menyampaikan perkembangan kasus Covid-19 di Eropa kepada masyarakat, di mana pada wilayah tersebut tengah terjadi lonjakan kasus. Hal ini dinilai penting agar masyarakat memahami latar belakang kebijakan yang diambil pemerintah.
Dia berujar kebijakan PPKM level 3 di seluruh Indonesia dilakukan agar aktivitas masyarakat aman dari penularan Covid-19. "Pada prinsipnya PPKM level 3 menaungi berbagai macam prokes demi menjaga agar aktivitas masyarakat dilakukan secara hati-hati dengan penerapan 3M screening kesehatan, pengaturan mobilitas dan lain-lain," ujarnya dalam keterangan pers penanganan Covid-19 secara virtual, Selasa (23/11/2021).
Wiku menjelaskan, periode nataru memiliki risiko terjadinya peningkatan kasus akibat kecenderungan aktivitas sosial masyarakat yang meningkat. "Maka dari itu perlu dilakukan penyamaan level PPKM secara lengkap agar kegiatan sosial masyarakat dapat berlangsung aman Covid-19," katanya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua kementerian dan Lembaga negara lainnya untuk satu frekuensi menghadapi ancaman lonjakan kasus Covid-19 pada periode Libur Nataru 2022.
Baca Juga
"
Saya minta seluruh kementerian/lembaga frekuensinya sama dalam menghadapi bulan Desember 2021 ini. Sekali lagi, memiliki frekuensi yang sama, jangan terjebak pada ego sektoral, utamakan kerja sama, utamakan koordinasi sehingga keliatan kita miliki frekuensi sama," ujar Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas tentang Evaluasi PPKM di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 22 November 2021.
Jokowi melanjutkan, selama sepekan terakhir kasus aktif Covid di Indonesia menurun 892 kasus dari total 9.018 kasus di 14 November 2021. Per 21 November 2021 total kasus aktif di Tanah Air menjadi 8.126. "Dan untuk penambahan kasus baru rata-rata 362 kasus setiap harinya," jelas dia.
Kepala Negara juga ingin jajarannya menyampaikan perkembangan kasus Covid-19 di Eropa kepada masyarakat, di mana pada wilayah tersebut tengah terjadi lonjakan kasus. Hal ini dinilai penting agar masyarakat memahami latar belakang kebijakan yang diambil pemerintah.
(cip)
tulis komentar anda