Tangkal Radikalisme, Pengamat Sarankan Keamanan Siber Diperkuat
Selasa, 23 November 2021 - 17:12 WIB
Menurut Nuning, sel terorismememiliki keahlian baru khususnya para foreign fighter ex combatan ISIS dalam pola narko terorisme termasuk kemampuan menggunakan elemen nuklir, biologi dan kimia (Nubika). Untuk itu, perlu upaya penangkalan. Di antaranya, mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM). ”TNI, Polri dan BNPT saat ini dituntut inovatif mengembangkan SDM anggotanya baik secara akademis dan praktik dalam menutup dan menghadapi ideology radikalisme,”ujarnya.
Selain itu, memperkuat keamanan siber (cyber security). Menurut Nuning, seiring perkembangan Internet of Things (IoT) peretasan infrastruktur kritis, pencurian data strategis, spionase, dan propaganda radikalisasi di media sosial telah berlangsung di berbagai belahan dunia karena itu keamanan siber harus diperkuat.
Baca juga: Sentil MUI, BNPT Sebut Radikalisme Menyusup ke Lembaga Negara
Mantan anggota Komisi I DPR ini menyebut, saat ini banyak negara di dunia tengah merumuskan strategi untuk menghadapi ancaman di atas dan mendorong terjadinya Revolutionary in Military Affairs (RMA) gelombang kedua dengan berfokus pada ancaman hybrid warfare. "Perlu adanya task force lintas stakeholders untuk mengoptimalisasi pencegahan radikalisme di institusi pendidikan, baik formal, non formal dan informal, dengan muatan pendidikan yang bhineka, terbuka, dan toleran, serta berorientasi pada penguatan ideologi Pancasila dan UUD 1945," jelasnya.
Selain itu, kata Nuning, upaya lainnya dalam menangkal radikalisme adalah dengan meningkatkan upaya-upaya internalisasi terhadap keadilan dan kesetaraan gender kepada kaum perempuan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan institusi lainnya seperti lembaga, badan, pemerintah daerah, organisasi keagamaan, dan komunitas serta organisasi sosial kemasyarakatan.
Selain itu, memperkuat keamanan siber (cyber security). Menurut Nuning, seiring perkembangan Internet of Things (IoT) peretasan infrastruktur kritis, pencurian data strategis, spionase, dan propaganda radikalisasi di media sosial telah berlangsung di berbagai belahan dunia karena itu keamanan siber harus diperkuat.
Baca juga: Sentil MUI, BNPT Sebut Radikalisme Menyusup ke Lembaga Negara
Mantan anggota Komisi I DPR ini menyebut, saat ini banyak negara di dunia tengah merumuskan strategi untuk menghadapi ancaman di atas dan mendorong terjadinya Revolutionary in Military Affairs (RMA) gelombang kedua dengan berfokus pada ancaman hybrid warfare. "Perlu adanya task force lintas stakeholders untuk mengoptimalisasi pencegahan radikalisme di institusi pendidikan, baik formal, non formal dan informal, dengan muatan pendidikan yang bhineka, terbuka, dan toleran, serta berorientasi pada penguatan ideologi Pancasila dan UUD 1945," jelasnya.
Selain itu, kata Nuning, upaya lainnya dalam menangkal radikalisme adalah dengan meningkatkan upaya-upaya internalisasi terhadap keadilan dan kesetaraan gender kepada kaum perempuan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan institusi lainnya seperti lembaga, badan, pemerintah daerah, organisasi keagamaan, dan komunitas serta organisasi sosial kemasyarakatan.
Lihat Juga :