Muktamar Ditunda, Abdul Hamid: NU Tetap Butuh Pemimpin yang Manajerial
Jum'at, 19 November 2021 - 10:31 WIB
JAKARTA - Pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-34 yang rencananya digelar di Lampung pada 23-25 Desember 2021 ditunda. Tokoh muda NU Indonesia Timur Abdul Hamid Rahayaan menilai diundur atau dimajukan pelaksanaan Muktamar NU merupakan urusan panitia.
Namun, saat ini warga nahdliyin dan rakyat Indonesia dinilai sangat merindukan sosok pemimpin NU yang bisa menjadi teladan bagi umat dan bangsa, termasuk memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam mengelola NU. "Dan yang tak kalah penting adalah mampu membangun kebersamaan antara sesama umat Islam (Ukhuwah Islamiyah), sesama umat beragama (Ukhuwah Wathaniyah) dan sesama Umat Manusia (Ukhuwah basyariyah)," ujarnya di Jakarta, Jumat (19/11/2021).
Dia mengatakan semua perbedaan dapat dijadikan sebagai rahmat dalam rangka memajukan bangsa dan negara. Karena tantangan bangsa saat ini dan ke depan sangat besar, sehingga membutuhkan figur yang memahami dan mengerti bagaimana membentengi Indonesia dari radikalisme dan paham atau ajaran yang dapat memecah belah persatuan bangsa, baik yang sudah ada dan berkembang maupun yang masih dalam upaya masuk ke Indonesia. "Sehingga kita tidak mendengar lagi ada penangkapan teroris dan sejenisnya pada bangsa kita," ungkapnya.
Soal teroris, menurut dia, sangat memalukan karena Indonesia seolah-olah menjadi sarangnya. Kemudian, tumbuh dan berkembangnya kelompok teroris di Tanah Air juga menjadi pertanyaan.
"Mungkin juga karena kelemahan negara dalam hal ini pemerintah menertibkan rakyatnya agar tidak terlibat dalam soal doktrin dan ajaran sesat yang menjadikan mereka sebagai teroris atau juga pemimpin ormas, seperti NU dan Muhammadiyah tidak dapat menjalankan misi pencerahan kepada umat dan sebagai perekat persatuan umat dan rakyat Indonesia," imbuhnya.
Dia berharap Muktamar NU ke-34 bisa menghasilkan ketua umum PBNU yang punya sifat keteladanan serta bermanfaat bagi warga nahdliyin dan seluruh rakyat Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia.
Maka itu, karena NU sebagai organisasi Islam terbesar, maka peranan pemimpinnya sangat strategis dalam membantu pemerintah untuk menciptakan stabilitas keamanan negara maupun keamanan dunia internasional agar tercipta perdamaian dan kebersamaan yang hakiki. "Maka menjadi modal bagi pemerintah untuk membangun dalam suasana damai dan dapat dijadikan dasar untuk meyakinkan dunia usaha di mancanegara untuk berinvestasi di Indonesia," katanya.
Sebab, jika Indonesia aman, maka akan tercipta banyak lapangan pekerjaan, jumlah pengangguran berkurang dan mengurangi angka kemiskinan yang dampaknya terhadap peningkatan sumber pendapatan negara dan kesejahteraan rakyat.
Sehingga, kata dia, apa yang menjadi tujuan negara dan visi misi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dapat terwujud, yakni terciptanya stabilitas keamanan negara dan terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia. "Untuk itu saya mengajak kita semua sebagai warga bangsa Indonesia agar mendoakan semoga memberikan pemimpin yang terbaik bagi NU untuk kebaikan rakyat, serta bangsa dan negara kita tercinta," pungkasnya.
Namun, saat ini warga nahdliyin dan rakyat Indonesia dinilai sangat merindukan sosok pemimpin NU yang bisa menjadi teladan bagi umat dan bangsa, termasuk memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam mengelola NU. "Dan yang tak kalah penting adalah mampu membangun kebersamaan antara sesama umat Islam (Ukhuwah Islamiyah), sesama umat beragama (Ukhuwah Wathaniyah) dan sesama Umat Manusia (Ukhuwah basyariyah)," ujarnya di Jakarta, Jumat (19/11/2021).
Dia mengatakan semua perbedaan dapat dijadikan sebagai rahmat dalam rangka memajukan bangsa dan negara. Karena tantangan bangsa saat ini dan ke depan sangat besar, sehingga membutuhkan figur yang memahami dan mengerti bagaimana membentengi Indonesia dari radikalisme dan paham atau ajaran yang dapat memecah belah persatuan bangsa, baik yang sudah ada dan berkembang maupun yang masih dalam upaya masuk ke Indonesia. "Sehingga kita tidak mendengar lagi ada penangkapan teroris dan sejenisnya pada bangsa kita," ungkapnya.
Soal teroris, menurut dia, sangat memalukan karena Indonesia seolah-olah menjadi sarangnya. Kemudian, tumbuh dan berkembangnya kelompok teroris di Tanah Air juga menjadi pertanyaan.
"Mungkin juga karena kelemahan negara dalam hal ini pemerintah menertibkan rakyatnya agar tidak terlibat dalam soal doktrin dan ajaran sesat yang menjadikan mereka sebagai teroris atau juga pemimpin ormas, seperti NU dan Muhammadiyah tidak dapat menjalankan misi pencerahan kepada umat dan sebagai perekat persatuan umat dan rakyat Indonesia," imbuhnya.
Dia berharap Muktamar NU ke-34 bisa menghasilkan ketua umum PBNU yang punya sifat keteladanan serta bermanfaat bagi warga nahdliyin dan seluruh rakyat Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia.
Maka itu, karena NU sebagai organisasi Islam terbesar, maka peranan pemimpinnya sangat strategis dalam membantu pemerintah untuk menciptakan stabilitas keamanan negara maupun keamanan dunia internasional agar tercipta perdamaian dan kebersamaan yang hakiki. "Maka menjadi modal bagi pemerintah untuk membangun dalam suasana damai dan dapat dijadikan dasar untuk meyakinkan dunia usaha di mancanegara untuk berinvestasi di Indonesia," katanya.
Sebab, jika Indonesia aman, maka akan tercipta banyak lapangan pekerjaan, jumlah pengangguran berkurang dan mengurangi angka kemiskinan yang dampaknya terhadap peningkatan sumber pendapatan negara dan kesejahteraan rakyat.
Sehingga, kata dia, apa yang menjadi tujuan negara dan visi misi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dapat terwujud, yakni terciptanya stabilitas keamanan negara dan terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia. "Untuk itu saya mengajak kita semua sebagai warga bangsa Indonesia agar mendoakan semoga memberikan pemimpin yang terbaik bagi NU untuk kebaikan rakyat, serta bangsa dan negara kita tercinta," pungkasnya.
(rca)
tulis komentar anda