Mampu Atasi Permasalahan Hutan, KLHK Sebut SVLK Sudah Diakui Dunia

Dikatakan Agus, jika Uni Eropa dan Inggris tidak serius, kita akan angkat masalah ini ketingkat global. Karena SVLK kita mendapatkan lisensi FLEGT, tapi Uni Eropa tidak konsisten dalam menerapkan lisensi FLEGT.

"Jadi kita mendorong lisensi FLEGT secara global," tambahnya.

Agus juga menyinggung pembahasan soal FACT dalam diskusi di Paviliun Indonesia. Disebutkan, Inggris sebagai tuan rumah atau presidensi COP26 ingin membuat legacy , selain negosiasi, ada jalur non-negosiasi yang dimanfaatkan semua negara penyelanggara.

Inggris mengangkat tema The Forest, Agriculture and Commodity Trade atau FACT untuk membuat deklarasi yang terkait dengan kehutanan dan pertanian , termasuk perdagangan.

FACT Dialogue dibentuk pada April 2021 dalam pertemuan pejabat setingkat menteri yang disebut First Ministerial Roundtable dan diikuti wakil 26 negara dalam rangkaian kegiatan menuju COP26 di Glasgow.

"Inggris sebagai tuan rumah COP26 meminta Indonesia sebagai Co-Chair dalam FACT Dialogue, dan diputuskan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Wamen LHK) Alue Dohong mewakili Indonesia itu bersama Menteri Lingkungan Inggris, Goldsmith memimpin forum dialog FACT," jelasnya.

Lebih lanjut, forum menyepakati pembentukan empat kelompok kerja atau working group, antara lain Trade and Market Development; Smallholder Support; Transparency and Tracebility; dan Research, Development and Innovation yang akan segera menyusun Peta Jalan (Roadmap) mengenai langkah konkret yang dapat diambil oleh Pemerintah.

Kelompok kerja ini mengadakan pertemuan rutin sejak April 2021 dan dalam perjalanan berkembang menjadi 30 negara yang bergabung untuk berbagi pengalaman dan informasi terkait kebijakan masing-masing negara.

"Dalam forum COP 26 di Glasgow ini, kelompok kerja mengarah pada kerja sama yang lebih serius, sehingga dalam perjalannya diusulkan untuk mendorong Climate Leaders Summit on Forest and Land Use yang dihadiri Presiden Jokowi," tutupnya.