Sekjen Barikade 98 Geram Isu PCR Dimanfaatkan untuk Mendorong Reshuffle
Kamis, 04 November 2021 - 16:06 WIB
Sekjen Barikade 98 ini menilai, isu seperti PCR ini digarap secara masif dan sistematis. Sebab, selain melibatkan sejumlah buzzer politik. Tentu tak mudah mengorkestrasi isu sedemikian rupa. Arif menyayangkan isu-isu murahan ini digunakan untuk mendorong wacana pergantian kabinet tanpa mempertimbangkan dampak psikologis ke masyarakat.
Baca juga: Catat! SE Kemenhub Tetapkan Masa Berlaku Tes PCR Naik Pesawat Kini 3x24 Jam
”Isu-isu yang digunakan pun sebenarnya lemah dan tidak punya fakta, namun karena disajikan dengan bahasa yang mencekam dan diamplifikasi oleh buzzer, maka seolah-olah yang diberitakan ini adalah sebuah fakta,” ujarnya.
Arif membantah bila perusahaan Menteri Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan beserta Menteri BUMN Erick Thohir turut menerima keuntungan dari swab PCR. Menurutnya, kedua menteri tersebut sama-sama tidak lagi menjadi pemilik saham mayoritas pada perusahaannya masing-masing.
Erick Thohir bahkan telah melepaskan diri dari entitas bisnisnya pascaditunjuk sebagai Menteri. Justru logikanya, kata Arif, penurunan harga PCR akan merugikan perusahaan yang turut andil dalam membantu pemerintah memenuhi kebutuhan tracing dan tracking. "Lagian, kebijakan PCR bukan berada di ranah Menteri BUMN, tapi berada di ranah Kemenkes,” pungkasnya.
Baca juga: Catat! SE Kemenhub Tetapkan Masa Berlaku Tes PCR Naik Pesawat Kini 3x24 Jam
”Isu-isu yang digunakan pun sebenarnya lemah dan tidak punya fakta, namun karena disajikan dengan bahasa yang mencekam dan diamplifikasi oleh buzzer, maka seolah-olah yang diberitakan ini adalah sebuah fakta,” ujarnya.
Arif membantah bila perusahaan Menteri Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan beserta Menteri BUMN Erick Thohir turut menerima keuntungan dari swab PCR. Menurutnya, kedua menteri tersebut sama-sama tidak lagi menjadi pemilik saham mayoritas pada perusahaannya masing-masing.
Erick Thohir bahkan telah melepaskan diri dari entitas bisnisnya pascaditunjuk sebagai Menteri. Justru logikanya, kata Arif, penurunan harga PCR akan merugikan perusahaan yang turut andil dalam membantu pemerintah memenuhi kebutuhan tracing dan tracking. "Lagian, kebijakan PCR bukan berada di ranah Menteri BUMN, tapi berada di ranah Kemenkes,” pungkasnya.
Lihat Juga :