Mahfud MD: TNI-Polri Selalu Berhati-hati tetapi OPM Selalu Menyerang
Senin, 01 November 2021 - 17:00 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan OPM selalu menyerang dan menggunakan warga sipil sebagai tameng. Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD menuding Organisasi Papua Merdeka ( OPM ) selalu mencari momentum untuk mendapatkan perhatian dari luar negeri. Pernyataan ini disampaikan merespons beberapa peristiwa belakangan dan seruan gencatan senjata di Papua. "Kesan kami OPM itu selalu mengambil momentum untuk menarik perhatian luar negeri," kata Mahfud kepada wartawan, Jakarta, Senin (1/11/2021).
Selain perayaan ulang tahun OPM, kelompok ini memanfaatkan momentum pertemuan internasional ata kunjungan kepala negara.
"Saat ini Presiden sedang di luar negeri dan bertemu dengan tokoh G20. Nah OPM memanfaatkan momentum itu. Padahal di lembaga internasional yang resmi masalah separatisme Papua tidak pernah diagendakan. Dunia internasional melihat Papua seperti melihat daerah lain misalnya masalah penyelamatan lingkungan hidup dan kesejahteraan rakyat, bukan soal disintegrasi," papar Mahfud.
Sebagai Menko Polhukam, mantan Ketua MK itu selalu memantau perkembangan yang terjadi di Bumi Cenderawasih tersebut. Dia bahkan telah meminta TNI-Polri untuk melakukan tindakan tegas agar tidak ada masyarakat yang menjadi korban tindakan OPM.
"Sebenarnya, seperti masyarakat tahu, Polri dan TNI sudah sangat berhati-hati melindungi warga sipil. Tapi seperti Anda tahu OPM itu selalu menyerang dan menjadikan warga sipil sebagai tameng dan korban. Kami terus berkordinasi di melalui kantor Wapres," tutur Mahfud.
"Penanganan yang rutin sudah ada yang standar atau prosedurnya. Tapi secara khusus, kita akan rapat di bawah pimpinan wapres, baik berdasar Perpres No. 19/20 maupun UU Non 2 Tahun 2021 terkait Dewan Papua, pimpinan pembangunan di Papua adalah Wapres," ucap Mahfud.
Selain perayaan ulang tahun OPM, kelompok ini memanfaatkan momentum pertemuan internasional ata kunjungan kepala negara.
"Saat ini Presiden sedang di luar negeri dan bertemu dengan tokoh G20. Nah OPM memanfaatkan momentum itu. Padahal di lembaga internasional yang resmi masalah separatisme Papua tidak pernah diagendakan. Dunia internasional melihat Papua seperti melihat daerah lain misalnya masalah penyelamatan lingkungan hidup dan kesejahteraan rakyat, bukan soal disintegrasi," papar Mahfud.
Baca Juga
Sebagai Menko Polhukam, mantan Ketua MK itu selalu memantau perkembangan yang terjadi di Bumi Cenderawasih tersebut. Dia bahkan telah meminta TNI-Polri untuk melakukan tindakan tegas agar tidak ada masyarakat yang menjadi korban tindakan OPM.
"Sebenarnya, seperti masyarakat tahu, Polri dan TNI sudah sangat berhati-hati melindungi warga sipil. Tapi seperti Anda tahu OPM itu selalu menyerang dan menjadikan warga sipil sebagai tameng dan korban. Kami terus berkordinasi di melalui kantor Wapres," tutur Mahfud.
"Penanganan yang rutin sudah ada yang standar atau prosedurnya. Tapi secara khusus, kita akan rapat di bawah pimpinan wapres, baik berdasar Perpres No. 19/20 maupun UU Non 2 Tahun 2021 terkait Dewan Papua, pimpinan pembangunan di Papua adalah Wapres," ucap Mahfud.
(muh)
tulis komentar anda