Hasto Singgung Politik Bansos di Era Kepemimpinan Presiden SBY
Senin, 01 November 2021 - 15:37 WIB
Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto menyinggung soal politik bansos di era kepemimpinan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Foto/SINDOnews
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyinggung soal kepemimpinan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) . Kali ini, Hasto mengungkit penggunaan politik bantuan sosial (Bansos) pada Pemilu 2009 silam.
"Coba CSIS hitung berapa biaya pemilu kita dari pusat hingga ke daerah dan itu adalah beban bagi APBN, beban bagi keuangan negara. Belum dampak dari politik populism, akibat bansos yang kemudian menjadi model setelah itu diterapkan pada 2009 dalam politik bansos," kata Hasto dalam paparannya di diskusi CSIS Indonesia bertajuk Menimbang Sistem Pemilu 2024 secara daring, Senin (1/11/2021).
Hasto mengatakan, dampak dari penggunaan politik bansos dinilai membebani APBN akibat pembelanjaan bansos. Hal itu, dikutipnya dari salah satu peneliti luar negeri. "Menurut Marcus Mietzner dari Juni 2008 sampai Februari 2009, Pak SBY itu membelanjakan USD2 miliar untuk politic populism. Inikan beban bagi APBN ke depan akibat konsekuensi dari politik yang sangat liberal, yang di Amerika Serikat sekarang mengalami krisis, di Eropa juga mengalami krisis," kata Hasto.
Hasto menegaskan apa yang disampaikannya terkait politik bansos SBY di 2009 merupakan fakta terkait pemilu. Sehingga, pernyataannya itu tak bermaksud untuk mempolitisasi. "Jadi tema dari CSIS sangat menarik sekali, karena dilakukan lembaga penelitian sekaliber CSIS sehingga nanti tidak dikatakan lagi politisasi ketika saya mengungkapkan fakta-fakta terkait pemilu yang lalu," ucapnya.
"Coba CSIS hitung berapa biaya pemilu kita dari pusat hingga ke daerah dan itu adalah beban bagi APBN, beban bagi keuangan negara. Belum dampak dari politik populism, akibat bansos yang kemudian menjadi model setelah itu diterapkan pada 2009 dalam politik bansos," kata Hasto dalam paparannya di diskusi CSIS Indonesia bertajuk Menimbang Sistem Pemilu 2024 secara daring, Senin (1/11/2021).
Hasto mengatakan, dampak dari penggunaan politik bansos dinilai membebani APBN akibat pembelanjaan bansos. Hal itu, dikutipnya dari salah satu peneliti luar negeri. "Menurut Marcus Mietzner dari Juni 2008 sampai Februari 2009, Pak SBY itu membelanjakan USD2 miliar untuk politic populism. Inikan beban bagi APBN ke depan akibat konsekuensi dari politik yang sangat liberal, yang di Amerika Serikat sekarang mengalami krisis, di Eropa juga mengalami krisis," kata Hasto.
Hasto menegaskan apa yang disampaikannya terkait politik bansos SBY di 2009 merupakan fakta terkait pemilu. Sehingga, pernyataannya itu tak bermaksud untuk mempolitisasi. "Jadi tema dari CSIS sangat menarik sekali, karena dilakukan lembaga penelitian sekaliber CSIS sehingga nanti tidak dikatakan lagi politisasi ketika saya mengungkapkan fakta-fakta terkait pemilu yang lalu," ucapnya.
(cip)
tulis komentar anda