Jangan Hanya Operatornya, Puan Maharani: Tindak Tegas Bos Pinjol
Sabtu, 16 Oktober 2021 - 20:45 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung Polri, tindak tegas praktik pinjol ilegal yang sangat merugikan masyarakat ini agar ditumpas hingga ke akarnya. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung Polri tindak tegas praktik pinjaman online (pinjol) ilegal. Puan meminta agar praktik pinjol yang sangat merugikan masyarakat ini ditumpas hingga ke akarnya.
Baca Juga: Puan Maharani
Baca juga: Dukung Moratorium Izin Pinjaman Online, Netizen Suarakan #JokowiStopPinjolBaru
"Pemberantasan lintah darat online ini harus terus digencarkan hingga tidak ada lagi jeritan rakyat yang data pribadinya disalahgunakan dan diintimidasi," tambahnya.
Menurut Puan, penindakan hukum dari kejahatan pinjol ilegal harus menjerat sampai kepada pemilik atau pemodalnya, sekali pun yang bersangkutan merupakan warga negara asing (WNA).
"Penindakan jangan sampai terhenti sampai di operator atau pekerjanya, tapi harus sampai bos atau pemiliknya. Kalau hanya operator, tidak akan ada efek jera untuk para pemilik, dan bukan tidak mungkin mereka akan kembali membuka pinjol ilegal dengan merekrut pekerja baru," tegas Puan.
Mantan Menko PMK ini juga mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memintah Kominfo dan OJK menyetop sementara izin pinjol baru, untuk meminimalisir penyalahgunaan lewat layanan aplikasi digital ini.
Lewat momen ini, Puan kembali mengajak pemerintah untuk menyelesaikan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) demi mencegah penyalahgunaan data pribadi warga dan menghukum pelakunya lebih berat lagi.
Sebab, selama ini pelaku pinjol ilegal hanya dijerat dengan KUHP, UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen. "Dengan adanya UU PDP nanti, pelaku pinjol ilegal yang menyalahgunakan data pribadi warga akan diganjar hukuman lagi, sehingga hukumannya semakin berlipat," ucap Puan.
"Kalau pencegahan dan penindakan bisa berjalan bersamaan, masyarakat akan semakin terlindungi dari jeratan lintah darat digital ini," tutupnya.
Baca Juga: Puan Maharani
Baca juga: Dukung Moratorium Izin Pinjaman Online, Netizen Suarakan #JokowiStopPinjolBaru
"Pemberantasan lintah darat online ini harus terus digencarkan hingga tidak ada lagi jeritan rakyat yang data pribadinya disalahgunakan dan diintimidasi," tambahnya.
Menurut Puan, penindakan hukum dari kejahatan pinjol ilegal harus menjerat sampai kepada pemilik atau pemodalnya, sekali pun yang bersangkutan merupakan warga negara asing (WNA).
"Penindakan jangan sampai terhenti sampai di operator atau pekerjanya, tapi harus sampai bos atau pemiliknya. Kalau hanya operator, tidak akan ada efek jera untuk para pemilik, dan bukan tidak mungkin mereka akan kembali membuka pinjol ilegal dengan merekrut pekerja baru," tegas Puan.
Mantan Menko PMK ini juga mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memintah Kominfo dan OJK menyetop sementara izin pinjol baru, untuk meminimalisir penyalahgunaan lewat layanan aplikasi digital ini.
Lewat momen ini, Puan kembali mengajak pemerintah untuk menyelesaikan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) demi mencegah penyalahgunaan data pribadi warga dan menghukum pelakunya lebih berat lagi.
Sebab, selama ini pelaku pinjol ilegal hanya dijerat dengan KUHP, UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen. "Dengan adanya UU PDP nanti, pelaku pinjol ilegal yang menyalahgunakan data pribadi warga akan diganjar hukuman lagi, sehingga hukumannya semakin berlipat," ucap Puan.
"Kalau pencegahan dan penindakan bisa berjalan bersamaan, masyarakat akan semakin terlindungi dari jeratan lintah darat digital ini," tutupnya.
(maf)
Lihat Juga :
tulis komentar anda