Fraksi PKB Kritisi Kebijakan KKP Tak Berpihak pada Nelayan
Rabu, 29 September 2021 - 20:53 WIB
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggi Ermarini menyesalkan bahwa desain pemerintah dalam isu kelautan dan perikanan tidak mencerminkan keberpihakannya kepada nasib para nelayan.
Salah satunya, lanjut dia, terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Kalau tentang posisi PKB, tetap berpihak pada nelayan dalam isu perikanan dan kelautan ini. Salah satu yang kita atau saya kejar adalah (mengenai) desain yang dimiliki pemerintah tidak mencerminkan keberpihakannya kepada para nelayan kita," terangnya.
Anggi menjelaskan dalam ketentuan PP 85/2021 sangat memberatkan para nelayan, khususnya nelayan tradisional. Di mana ada perubahan pungutan pajak mencapai 400%.
"Ada beberapa elemen (pada PP 85/2021) yang tidak hanya naik tetapi berubah karena sampai 400% yang tentu sangat memberatkan bagi para nelayan," jelasnya.
Salah satunya, lanjut dia, terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Kalau tentang posisi PKB, tetap berpihak pada nelayan dalam isu perikanan dan kelautan ini. Salah satu yang kita atau saya kejar adalah (mengenai) desain yang dimiliki pemerintah tidak mencerminkan keberpihakannya kepada para nelayan kita," terangnya.
Anggi menjelaskan dalam ketentuan PP 85/2021 sangat memberatkan para nelayan, khususnya nelayan tradisional. Di mana ada perubahan pungutan pajak mencapai 400%.
"Ada beberapa elemen (pada PP 85/2021) yang tidak hanya naik tetapi berubah karena sampai 400% yang tentu sangat memberatkan bagi para nelayan," jelasnya.
Lihat Juga :