Pandemi Corona Ujian Kepemimpinan bagi Para Pemimpin
Selasa, 02 Juni 2020 - 07:19 WIB
JAKARTA - Kebijakan-kebijakan pemerintah seharusnya berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Saat ini bisa diterapkan dalam penanggulangan pandemi virus Corona (Covid-19).
(Baca juga: Sebanyak 333.415 Spesimen Diperiksa untuk Temukan Kasus Positif Covid-19)
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani mengatakan pemerintah bisa menunjukann hal itu dengan memenuhi semua syarat penerapan kenormalan baru. Penanggulangan pandemi Covid-19 harus menjungjung tinggi good governance.
(Baca juga: New Normal di Daerah Disesuaikan Hasil Kajian Epidemiologi Covid-19)
"Selain sebagai ujian kepemimpinan bagi para pemimpin, pandemi covid-19 adalah ujian kebangsaan yang akan menentukan arah perjalanan bangsa ini ke depan. Sebagai bangsa, kita harus mampu melakukan penanganan yang baik,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Selasa (2/6/2020)
Kebijakan yang konsisten dan komprehensif akan mendorong gerakan sosial dari semua elemen masyarakat. Maka, tercipta kolaborasi yang optimal antara pemerintah dan masyarakat. Penerapan nilai-nilai Pancasila di masa pandemi ini bisa dengan memberikan pelayanan kesehatan yang prima.
Melihat contoh yang baik dari pemerintah, maka masyarakat akan terdorong untuk berkontribusi dan partisipasi. Namun, masyarakat bisa saja mengabaikan sejumlah kebijakan karena melihat pemerintah tidak konsisten dan tegas dalam menjalankan aturan yang diterbitkannya.
"Kita masih mudah melihat ketidakpatuhan, ketidakdisiplinan, serta pengabaian PSBB dan anjuran tidak mudik dilakukan masyarakat. Artinya, ada yang salah dengan kolaborasi dalam penanganan Covid-19," terang Netty.
Dia menyarankan pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakannya apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai pancasila atau tidak. Di bidang kesehatan, anggota Komisi IX DPR RI itu meminta pelayanan kesehatan di masa depan tidak lagi melihat kelas karena setiap masyarakat mempunyai hak yang sama.
Istri dari mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan itu memperingatkan agar pemerintah dan masyarakat tidak boleh gagal dalam penanganan dan perang melawan pandemi Covid-19. "Bila gagal, bukan tidak mungkin akan meninggalkan krisis multidimensi," pungkasnya.
Lihat Juga: Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Korupsi Dana Covid-19
(Baca juga: Sebanyak 333.415 Spesimen Diperiksa untuk Temukan Kasus Positif Covid-19)
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani mengatakan pemerintah bisa menunjukann hal itu dengan memenuhi semua syarat penerapan kenormalan baru. Penanggulangan pandemi Covid-19 harus menjungjung tinggi good governance.
(Baca juga: New Normal di Daerah Disesuaikan Hasil Kajian Epidemiologi Covid-19)
"Selain sebagai ujian kepemimpinan bagi para pemimpin, pandemi covid-19 adalah ujian kebangsaan yang akan menentukan arah perjalanan bangsa ini ke depan. Sebagai bangsa, kita harus mampu melakukan penanganan yang baik,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Selasa (2/6/2020)
Kebijakan yang konsisten dan komprehensif akan mendorong gerakan sosial dari semua elemen masyarakat. Maka, tercipta kolaborasi yang optimal antara pemerintah dan masyarakat. Penerapan nilai-nilai Pancasila di masa pandemi ini bisa dengan memberikan pelayanan kesehatan yang prima.
Melihat contoh yang baik dari pemerintah, maka masyarakat akan terdorong untuk berkontribusi dan partisipasi. Namun, masyarakat bisa saja mengabaikan sejumlah kebijakan karena melihat pemerintah tidak konsisten dan tegas dalam menjalankan aturan yang diterbitkannya.
"Kita masih mudah melihat ketidakpatuhan, ketidakdisiplinan, serta pengabaian PSBB dan anjuran tidak mudik dilakukan masyarakat. Artinya, ada yang salah dengan kolaborasi dalam penanganan Covid-19," terang Netty.
Dia menyarankan pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakannya apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai pancasila atau tidak. Di bidang kesehatan, anggota Komisi IX DPR RI itu meminta pelayanan kesehatan di masa depan tidak lagi melihat kelas karena setiap masyarakat mempunyai hak yang sama.
Istri dari mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan itu memperingatkan agar pemerintah dan masyarakat tidak boleh gagal dalam penanganan dan perang melawan pandemi Covid-19. "Bila gagal, bukan tidak mungkin akan meninggalkan krisis multidimensi," pungkasnya.
Lihat Juga: Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Korupsi Dana Covid-19
(maf)
tulis komentar anda