Airlangga Hartarto: Hasil PPKM Sangat Baik, Tapi Tetap Waspada Varian Baru
Senin, 20 September 2021 - 20:51 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pelaksanaan PPKM di wilayah Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali memperlihatkan hasil yang baik. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali memperlihatkan hasil yang cukup menggembirakan pada minggu ini.
Terbukti, angka estimasi Effective Reproduction Number (Rt) Indonesia berdasarkan ourworldindata.org per 14 September 2021 sebesar 0,59 atau di bawah 1. Capaian ini lebih baik dibandingkan Rt global (0,94) dan negara peers (Singapura 1,81; Tiongkok 1,53; Australia 1,14; AS 1,03; Malaysia 0,95; Thailand 0,9; dan India 0,89).
Penurunan Rt di bawah 1 atau di kisaran 1 menandakan adanya penurunan angka infeksi di komunitas atau masyarakat, serta pandemi yang mulai bisa dikendalikan dengan baik. Secara spasial, situasi pandemi Covid-19 termasuk dari kasus aktif dan kasus harian juga relative terkendali. Misalkan, jika dilihat per pulau yaitu Sumatera Rt 0,99 atau setiap kasus akan menularkan ke 0,99 orang; Kalimantan, Bali dan Papua Rt 1,0 – 1,2, serta Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku Rt 1,01 – 1,03.
Atas dasar itu, kata Airlangga, PPKM di Luar Jawa-Bali diperpanjang kembali untuk jangka waktu 2 minggu ke depan, mulai dari 21 September hingga 4 Oktober 2021. Cakupan penerapan Level PPKM di Luar Jawa-Bali yang ditetapkan melalui Instruksi Mendagri, yakni, PPKM Level 4 sebanyak 10 Kabupaten/Kota, PPKM Level 3 sebanyak 105 Kabupaten/Kota, PPKM Level 2 sebanyak 250 Kabupaten/Kota dan PPKM Level 1 sebanyak 21 Kabupaten/Kota.
”Pengaturan masih tetap sama dengan periode sebelumnya, pada PPKM Level 3, Mal dapat beroperasi mulai pukul 10.00-21.00, dengan maksimal 50% kapasitas, serta para pengunjung sudah harus melakukan check-in dengan aplikasi PeduliLindungi, kemudian Bioskop dapat dibuka dengan prokes ketat dan maksimal 50% kapasitas. Mengenai hal ini akan diatur lebih lanjut dalam Inmendagri HM.4.6/287/SET.M.EKON.3/09/2021,” ucapnya.
Airlangga juga mengungkapkan beberapa hal yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Terbatas hari ini, Senin (20/9/2021), untuk selalu diperhatikan. Pertama adalah kehati-hatian terhadap masuknya varian baru. Maka itu, pintu masuk udara, laut dan darat perlu diperketat. “Dalam hal ini, kita libatkan seluruh stakeholders. Kita harus mengantisipasi betul mengenai kemungkinan adanya gelombang ketiga,” ujarnya.
Kedua, pelaksanaan 3T (testing, tracing dan treatment), Prokes 3M, dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi harus semakin diintensifkan. Ketiga, wilayah dengan pencapaian target vaksinasi rendah harus diberikan perhatian lebih seperti Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Lampung, dan juga vaksinasi kepada lansia. Keempat, agar daerah segera menghabiskan stok vaksin yang sudah diberikan dan jangan menahannya. Untuk mendukung efektivitas dan fleksibilitas, alokasi vaksin bagi TNI/Polri ditingkatkan menjadi 25% untuk TNI dan 25% untuk Polri dari sebelumnya masing-masing 20%, sementara 50% untuk Dinas Kesehatan di Kabupaten/Kota.
Kelima, booster vaksin ketiga rencananya segera dimulai dan sudah diputuskan dengan persyaratan tertentu. Keenam, kapasitas venue PON dengan penonton berjumlah maksimal 25% dari total kapasitas, kemudian mereka sudah harus menjalankan vaksinasi dosis 1 dan 2.
Terakhir, platform PeduliLindungi akan terus disempurnakan, termasuk unsur keamanan datanya, serta akan diintegrasikan dengan aplikasi sejenis secara global. Menurut data Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) per 19 September 2021, kasus aktif nasional tercatat 60.969 kasus, atau turun sebesar -86,41% sejak awal PPKM Leveling pada 9 Agustus 2021 lalu.
Terbukti, angka estimasi Effective Reproduction Number (Rt) Indonesia berdasarkan ourworldindata.org per 14 September 2021 sebesar 0,59 atau di bawah 1. Capaian ini lebih baik dibandingkan Rt global (0,94) dan negara peers (Singapura 1,81; Tiongkok 1,53; Australia 1,14; AS 1,03; Malaysia 0,95; Thailand 0,9; dan India 0,89).
Penurunan Rt di bawah 1 atau di kisaran 1 menandakan adanya penurunan angka infeksi di komunitas atau masyarakat, serta pandemi yang mulai bisa dikendalikan dengan baik. Secara spasial, situasi pandemi Covid-19 termasuk dari kasus aktif dan kasus harian juga relative terkendali. Misalkan, jika dilihat per pulau yaitu Sumatera Rt 0,99 atau setiap kasus akan menularkan ke 0,99 orang; Kalimantan, Bali dan Papua Rt 1,0 – 1,2, serta Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku Rt 1,01 – 1,03.
Baca Juga
Atas dasar itu, kata Airlangga, PPKM di Luar Jawa-Bali diperpanjang kembali untuk jangka waktu 2 minggu ke depan, mulai dari 21 September hingga 4 Oktober 2021. Cakupan penerapan Level PPKM di Luar Jawa-Bali yang ditetapkan melalui Instruksi Mendagri, yakni, PPKM Level 4 sebanyak 10 Kabupaten/Kota, PPKM Level 3 sebanyak 105 Kabupaten/Kota, PPKM Level 2 sebanyak 250 Kabupaten/Kota dan PPKM Level 1 sebanyak 21 Kabupaten/Kota.
”Pengaturan masih tetap sama dengan periode sebelumnya, pada PPKM Level 3, Mal dapat beroperasi mulai pukul 10.00-21.00, dengan maksimal 50% kapasitas, serta para pengunjung sudah harus melakukan check-in dengan aplikasi PeduliLindungi, kemudian Bioskop dapat dibuka dengan prokes ketat dan maksimal 50% kapasitas. Mengenai hal ini akan diatur lebih lanjut dalam Inmendagri HM.4.6/287/SET.M.EKON.3/09/2021,” ucapnya.
Airlangga juga mengungkapkan beberapa hal yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Terbatas hari ini, Senin (20/9/2021), untuk selalu diperhatikan. Pertama adalah kehati-hatian terhadap masuknya varian baru. Maka itu, pintu masuk udara, laut dan darat perlu diperketat. “Dalam hal ini, kita libatkan seluruh stakeholders. Kita harus mengantisipasi betul mengenai kemungkinan adanya gelombang ketiga,” ujarnya.
Kedua, pelaksanaan 3T (testing, tracing dan treatment), Prokes 3M, dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi harus semakin diintensifkan. Ketiga, wilayah dengan pencapaian target vaksinasi rendah harus diberikan perhatian lebih seperti Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Lampung, dan juga vaksinasi kepada lansia. Keempat, agar daerah segera menghabiskan stok vaksin yang sudah diberikan dan jangan menahannya. Untuk mendukung efektivitas dan fleksibilitas, alokasi vaksin bagi TNI/Polri ditingkatkan menjadi 25% untuk TNI dan 25% untuk Polri dari sebelumnya masing-masing 20%, sementara 50% untuk Dinas Kesehatan di Kabupaten/Kota.
Kelima, booster vaksin ketiga rencananya segera dimulai dan sudah diputuskan dengan persyaratan tertentu. Keenam, kapasitas venue PON dengan penonton berjumlah maksimal 25% dari total kapasitas, kemudian mereka sudah harus menjalankan vaksinasi dosis 1 dan 2.
Terakhir, platform PeduliLindungi akan terus disempurnakan, termasuk unsur keamanan datanya, serta akan diintegrasikan dengan aplikasi sejenis secara global. Menurut data Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) per 19 September 2021, kasus aktif nasional tercatat 60.969 kasus, atau turun sebesar -86,41% sejak awal PPKM Leveling pada 9 Agustus 2021 lalu.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda