Laksdya TNI Aan Kurnia Keluhkan Minimnya Sarana dan Prasarana Bakamla
Senin, 20 September 2021 - 16:00 WIB
Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Aan Kurnia mengeluhkan kondisi Bakamla yang belum mendapatkan dukungan atas sarana dan prasarana. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Aan Kurnia mengeluhkan kondisi Bakamla yang belum mendapatkan dukungan atas sarana dan prasarana. Kondisi ini meningkatkan dampak dan risiko terhadap peningkatan pelanggaran keamanan laut.
Aan mengatakan, untuk meminimalisir dampak dan risiko peningkatan kapasitas dan kapabilitas fisik seperti sarana dan prasarana sangat diperlukan. Selain itu, dibutuhkan juga adanya penguatan hukum khususnya terkait kewenangan penyidikan Bakamla.
“Kalau saya pinjam istilahnya Pak Bobby, ibaratnya kalau Bakamla ini seperti Polantas disuruh melaksanakan nilang kami dasar hukumnya belum ada, belum lengkap. Kemudian sarana fasilitasnya juga belum lengkap. Kondisi yang masih 30% itu mungkin gambaran kami seperti itu nah ini yang mungkin kami perlu legislasinya tentunya juga perlu sarana dan prasarana untuk melaksanakan tupoksi ini,” kata Aan dalam rapat dengan Komisi I DPR, Senin (20/9/2021). Aan mengungkapkan ancaman keamanan di laut meningkat karena gelar operasi Bakamla tidak berjalan optimal. “Yang kedua situasi taktis keamanan laut yang tidak tergambar dengan jelas sehingga meningkatkan ancaman keamanan laut dan gelar operasi Bakamla yang tidak optimal. kami sebetulnya sudah punya strategi untuk melaksanakannya, tapi kita tidak bisa melaksanakan secara penuh,” ujarnya.
Aan menyadari beban pemerintah terkait pandemi yang berdampak tidak saja kepada Bakamla tapi semua kementerian dan lembaga. Sehingga meningkatkan risiko pada peningkatan pelanggaran keamanan laut dan menurunnya kredibilitas aparat penegak hukum di laut.
“Sesuai dengan tupoksi Bakamla maka perlu kami menyampaikan kemungkinan dampak dan risiko dari kondisi riil saat ini yang pertama tentu saja menurun dan rendahnya tingkat kehadiran sarana patroli Sehingga berisiko pada peningkatan pelanggaran keamanan laut dan menurunnya kredibilitas aparat penegak hukum di laut jadi mungkin bapak ibu sudah dengar situasi di Laut Natuna utara,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian menyampaikan beberapa kegiatan prioritas Bakamla TA 2022 yang belum terdukung kepada anggota Komisi I DPR RI. Pada kesempatan itu dia mengatakan pembangunan dermaga ini guna menyokong Bakamla menjalankan fungsinya sebagai sistem informasi di bidang marintim.
“Izinkan kami menyampaikan beberapa program prioritas yang belum terdukung. Pertama pembangunan dermaga ini sangat kami butuhkan sebagai home base dari kapal kapal kami,” kata Hinsa dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar dengan Kepala BSSN dengan Komisi I DPR RI.
Hinsa berkata, sinergi potensi patroli keamanan laut sebagaimana amanat UU Kelautan belum terwujud. Maka dari itu dalam rangka mempertahankan keamanan baik di darat, udara dan laut nusantara dibutuhkan armada untuk menunjang patrol. “Yang kedua pesawat udara patroli kemudian kapal patroli ukuran 60 dan 80 serta anggaran operasional di laut dan di udara,” ujarnya.
Hinsa berpendapat, diperlukan dukungan integrasi sistem informasi keamanan dan keselamatan di laut yang dimiliki instansi terkait akan menjadikannya sebagai sebuah pusat informasi yang komprehensif. Keberadaan pusat informasi ini di Bakamla akan menciptakan layanan satu pintu bagi siapapun yang memerlukan infomasi tersebut. “Yang terakhir adalah integrasi sistem informasi keamanan laut sebagaimana diamanatkan oleh undang undang,” ucapnya.
Aan mengatakan, untuk meminimalisir dampak dan risiko peningkatan kapasitas dan kapabilitas fisik seperti sarana dan prasarana sangat diperlukan. Selain itu, dibutuhkan juga adanya penguatan hukum khususnya terkait kewenangan penyidikan Bakamla.
“Kalau saya pinjam istilahnya Pak Bobby, ibaratnya kalau Bakamla ini seperti Polantas disuruh melaksanakan nilang kami dasar hukumnya belum ada, belum lengkap. Kemudian sarana fasilitasnya juga belum lengkap. Kondisi yang masih 30% itu mungkin gambaran kami seperti itu nah ini yang mungkin kami perlu legislasinya tentunya juga perlu sarana dan prasarana untuk melaksanakan tupoksi ini,” kata Aan dalam rapat dengan Komisi I DPR, Senin (20/9/2021). Aan mengungkapkan ancaman keamanan di laut meningkat karena gelar operasi Bakamla tidak berjalan optimal. “Yang kedua situasi taktis keamanan laut yang tidak tergambar dengan jelas sehingga meningkatkan ancaman keamanan laut dan gelar operasi Bakamla yang tidak optimal. kami sebetulnya sudah punya strategi untuk melaksanakannya, tapi kita tidak bisa melaksanakan secara penuh,” ujarnya.
Aan menyadari beban pemerintah terkait pandemi yang berdampak tidak saja kepada Bakamla tapi semua kementerian dan lembaga. Sehingga meningkatkan risiko pada peningkatan pelanggaran keamanan laut dan menurunnya kredibilitas aparat penegak hukum di laut.
“Sesuai dengan tupoksi Bakamla maka perlu kami menyampaikan kemungkinan dampak dan risiko dari kondisi riil saat ini yang pertama tentu saja menurun dan rendahnya tingkat kehadiran sarana patroli Sehingga berisiko pada peningkatan pelanggaran keamanan laut dan menurunnya kredibilitas aparat penegak hukum di laut jadi mungkin bapak ibu sudah dengar situasi di Laut Natuna utara,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian menyampaikan beberapa kegiatan prioritas Bakamla TA 2022 yang belum terdukung kepada anggota Komisi I DPR RI. Pada kesempatan itu dia mengatakan pembangunan dermaga ini guna menyokong Bakamla menjalankan fungsinya sebagai sistem informasi di bidang marintim.
“Izinkan kami menyampaikan beberapa program prioritas yang belum terdukung. Pertama pembangunan dermaga ini sangat kami butuhkan sebagai home base dari kapal kapal kami,” kata Hinsa dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar dengan Kepala BSSN dengan Komisi I DPR RI.
Hinsa berkata, sinergi potensi patroli keamanan laut sebagaimana amanat UU Kelautan belum terwujud. Maka dari itu dalam rangka mempertahankan keamanan baik di darat, udara dan laut nusantara dibutuhkan armada untuk menunjang patrol. “Yang kedua pesawat udara patroli kemudian kapal patroli ukuran 60 dan 80 serta anggaran operasional di laut dan di udara,” ujarnya.
Hinsa berpendapat, diperlukan dukungan integrasi sistem informasi keamanan dan keselamatan di laut yang dimiliki instansi terkait akan menjadikannya sebagai sebuah pusat informasi yang komprehensif. Keberadaan pusat informasi ini di Bakamla akan menciptakan layanan satu pintu bagi siapapun yang memerlukan infomasi tersebut. “Yang terakhir adalah integrasi sistem informasi keamanan laut sebagaimana diamanatkan oleh undang undang,” ucapnya.
(cip)
tulis komentar anda