DPR Anggarkan Pengadaan Multivitamin Rp2 M dan Alat Penunjang Kesehatan Rp5,5 M
Rabu, 01 September 2021 - 15:09 WIB
Setjen DPR RI menganggarkan Rp2 M untuk pengadaan multivitamin dan Rp5,5 M untuk alat penunjang kesehatan dari APBN 2021. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan di instansi DPR RI secara elektronik melalui situs lpse.dpr.go.id.
Dalam situs tersebut, tertulis pengadaan untuk multivitamin dengan nilai pagu Rp2,096 miliar yang dianggarkan dari APBN 2021, sementara nilai HPS (harga perkiraan sementara) Rp2,074 miliar.
Berdasarkan informasi di situs tersebut, pengadaan multivitamin ini telah selesai proses tender dan sudah diumumkan satu pemenang dari 18 perusahaan yang menjadi peserta, yakni PT Chemipharma Julien Djonelinda yang beralamat di Pulo Gadung, Jakarta Timur. PT tersebut mengajukan penawaran harga yang jauh di bawah pagu yakni Rp1.733.655.000.
Sementara, untuk pengadaan perangkat penunjang kesehatan, nilai pagunya Rp5,492 miliar dari APBN 2021 dan nilai HPS 5,485 milar. Pengadaan ini masih dalam proses tender dengan 22 peserta yang mendaftar. Namun, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar belum menjawab saat dikonfirmasi perihal pengadaan tersebut.
Dalam situs tersebut, tertulis pengadaan untuk multivitamin dengan nilai pagu Rp2,096 miliar yang dianggarkan dari APBN 2021, sementara nilai HPS (harga perkiraan sementara) Rp2,074 miliar.
Berdasarkan informasi di situs tersebut, pengadaan multivitamin ini telah selesai proses tender dan sudah diumumkan satu pemenang dari 18 perusahaan yang menjadi peserta, yakni PT Chemipharma Julien Djonelinda yang beralamat di Pulo Gadung, Jakarta Timur. PT tersebut mengajukan penawaran harga yang jauh di bawah pagu yakni Rp1.733.655.000.
Sementara, untuk pengadaan perangkat penunjang kesehatan, nilai pagunya Rp5,492 miliar dari APBN 2021 dan nilai HPS 5,485 milar. Pengadaan ini masih dalam proses tender dengan 22 peserta yang mendaftar. Namun, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar belum menjawab saat dikonfirmasi perihal pengadaan tersebut.
(cip)
tulis komentar anda