Respons Muhammadiyah Disebut Jadi Ladang Perebutan Suara PAN dan Partai Ummat
Senin, 30 Agustus 2021 - 14:43 WIB
Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menyatakan Muhammadiyah akan bekerja sama dengan semua parpol yang mau berjuang dengan sungguh-sungguh. Foto/ist
JAKARTA - Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komaruddin menilai Partai Ummat dan Partai Amanat Nasional (PAN) akan berebut suara Muhammadiyah . Sebab, basis massa Partai Ummat sama dengan PAN. Lalu, bagaimana tanggapan Muhammadiyah?
"Muhammadiyah tidak terkait dan tidak terikat dengan sebuah partai politik manapun di negeri ini," ujar Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas kepada SINDOnews, Senin (30/8/2021).
Kendati demikian, kata dia, Muhammadiyah tetap menjaga kedekatan dan hubungan baiknya dengan semua partai yang ada untuk memelihara kesepakatan dan janji yang telah pernah dibuat oleh para pendiri bangsa ini. "Dimana bentuk negara yang kita sepakati pada tanggal 18 Agustus 1945 tersebut adalah berupa republik dan ideologi serta dasar negaranya adalah Pancasila dan hukum dasarnya yaitu UUD 1945," katanya.
Dia menambahkan, tugas bangsa Indonesia sekarang bagaimana mengisi dan membuktikan serta merealisasikan maksud dan tujuan dari didirikannya Negara Republik Indonesia tersebut.
"Untuk itu karena masalah kekuasaan itu telah diurus oleh partai politik, maka Muhammadiyah akan bekerja sama dengan semua partai politik yang ada, asal partai politik tersebut mau secara bersungguh-sungguh berusaha dan berjuang untuk menegakkan ideologi dan konstitusi negara yang telah kita sepakati bersama tersebut," ujarnya.
Karena, lanjut dia, dengan berdasar dan berpedoman kepada kedua hal itu, kita akan bisa mengurus negara dan bangsa ini untuk bisa menjadi negara dan bangsa yang baik. Dia melanjutkan, rakyatnya diharapkan selain beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga berakhlak dan beradab agar negara dan bangsa ini bisa menjadi negara dan bangsa yang maju.
"Di mana seluruh rakyatnya hidup bahagia dan sejahtera lahir dan bathin. Oleh karena itu sudah menjadi sikap bagi Muhammadiyah bahwa Muhammadiyah tidak akan terlibat dengan politik praktis dan atau politik kekuasaan," katanya.
Dia menegaskan bahwa politik Muhammadiyah adalah politik nilai, yaitu bagaimana caranya supaya nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan UUD 1945 tersebut bisa tegak dan diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. "Karena Muhammadiyah yakin tanpa itu maka eksistensi bangsa ini jelas akan terancam dan kita tentu saja tidak mau hal itu terjadi," pungkasnya.
"Muhammadiyah tidak terkait dan tidak terikat dengan sebuah partai politik manapun di negeri ini," ujar Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas kepada SINDOnews, Senin (30/8/2021).
Kendati demikian, kata dia, Muhammadiyah tetap menjaga kedekatan dan hubungan baiknya dengan semua partai yang ada untuk memelihara kesepakatan dan janji yang telah pernah dibuat oleh para pendiri bangsa ini. "Dimana bentuk negara yang kita sepakati pada tanggal 18 Agustus 1945 tersebut adalah berupa republik dan ideologi serta dasar negaranya adalah Pancasila dan hukum dasarnya yaitu UUD 1945," katanya.
Dia menambahkan, tugas bangsa Indonesia sekarang bagaimana mengisi dan membuktikan serta merealisasikan maksud dan tujuan dari didirikannya Negara Republik Indonesia tersebut.
"Untuk itu karena masalah kekuasaan itu telah diurus oleh partai politik, maka Muhammadiyah akan bekerja sama dengan semua partai politik yang ada, asal partai politik tersebut mau secara bersungguh-sungguh berusaha dan berjuang untuk menegakkan ideologi dan konstitusi negara yang telah kita sepakati bersama tersebut," ujarnya.
Karena, lanjut dia, dengan berdasar dan berpedoman kepada kedua hal itu, kita akan bisa mengurus negara dan bangsa ini untuk bisa menjadi negara dan bangsa yang baik. Dia melanjutkan, rakyatnya diharapkan selain beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga berakhlak dan beradab agar negara dan bangsa ini bisa menjadi negara dan bangsa yang maju.
"Di mana seluruh rakyatnya hidup bahagia dan sejahtera lahir dan bathin. Oleh karena itu sudah menjadi sikap bagi Muhammadiyah bahwa Muhammadiyah tidak akan terlibat dengan politik praktis dan atau politik kekuasaan," katanya.
Dia menegaskan bahwa politik Muhammadiyah adalah politik nilai, yaitu bagaimana caranya supaya nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan UUD 1945 tersebut bisa tegak dan diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. "Karena Muhammadiyah yakin tanpa itu maka eksistensi bangsa ini jelas akan terancam dan kita tentu saja tidak mau hal itu terjadi," pungkasnya.
(muh)
tulis komentar anda