BKKBN dan KemenPPPA Kolaborasi Hadapi Tantangan Stunting
Jum'at, 27 Agustus 2021 - 23:33 WIB
Kepala BKKBN Dokter Hasto Wardoyo menambahkan, saat audiensi dengan Kementerian Agama yang memiliki aplikasi SIM NIKAH, BKKBN meminta untuk calon pengantin yang akan menikah agar melapor terlebih dahulu minimal 3 bulan sebelum menikah.
"Sehingga wanita yang ingin menikah dapat diketahui status gizi, anemia atau tidak," ujar Dokter Hasto.
Menurutnya dalam setahun rata-rata ada sekitar 2 juta pernikahan apabila bisa melakukan hal tersebut sangat membantu percepatan penurunan stunting. Dokter Hasto juga menyoroti tentang pembagian tablet tambah darah yang sudah dilakukan menurutnya belum terlalu berhasil.
"Sangat tidak mudah mengajak remaja untuk mau minum tablet tambah darah," ungkapnya.
Kepala BKKBN Dokter Hasto Wardoyo menyampaikan beberapa hal yang bisa dilakukan BKKBN dan KemenPPPA diantaranya adalah bersama akan melakukan evaluasi terhadap regulasi dan kebijakan yang ada integrasi OPD KB-KPPA; Sinergitas antara forum anak dengan Genre (Generasi Berencana); Peningkatan akses layanan berkualitas bagi semua anak; Pemanfaatan data Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21); Pemberdayaan perempuan dalam DAHSAT (Dapur Sehat Atasi Stunting) dan Kolaborasi bimtek Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) penurunan stunting.
Hadir dalam audiensi tersebut dari BKKBN, Sekretaris Utama, Tavip Agus Rayanto; Plt Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Lalu Makhripuddin, Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak, Safrina Salim; Direktur Kerjasama Pendidikan Kependudukan, Edi Setiawan; dan Plt. Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan, Made Yudhistira Dwipayama. Sementara dar KemenPPPA hadir Sekretaris Menteri PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu dan sejumlah Pejabat Tinggi Mada dan Pratama KemenPPPA.
"Sehingga wanita yang ingin menikah dapat diketahui status gizi, anemia atau tidak," ujar Dokter Hasto.
Menurutnya dalam setahun rata-rata ada sekitar 2 juta pernikahan apabila bisa melakukan hal tersebut sangat membantu percepatan penurunan stunting. Dokter Hasto juga menyoroti tentang pembagian tablet tambah darah yang sudah dilakukan menurutnya belum terlalu berhasil.
"Sangat tidak mudah mengajak remaja untuk mau minum tablet tambah darah," ungkapnya.
Kepala BKKBN Dokter Hasto Wardoyo menyampaikan beberapa hal yang bisa dilakukan BKKBN dan KemenPPPA diantaranya adalah bersama akan melakukan evaluasi terhadap regulasi dan kebijakan yang ada integrasi OPD KB-KPPA; Sinergitas antara forum anak dengan Genre (Generasi Berencana); Peningkatan akses layanan berkualitas bagi semua anak; Pemanfaatan data Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21); Pemberdayaan perempuan dalam DAHSAT (Dapur Sehat Atasi Stunting) dan Kolaborasi bimtek Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) penurunan stunting.
Hadir dalam audiensi tersebut dari BKKBN, Sekretaris Utama, Tavip Agus Rayanto; Plt Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Lalu Makhripuddin, Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak, Safrina Salim; Direktur Kerjasama Pendidikan Kependudukan, Edi Setiawan; dan Plt. Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan, Made Yudhistira Dwipayama. Sementara dar KemenPPPA hadir Sekretaris Menteri PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu dan sejumlah Pejabat Tinggi Mada dan Pratama KemenPPPA.
(maf)
tulis komentar anda