Jangkauan Vaksinasi di Luar Jawa-Bali Masih Timpang, Pemerintah Perlu Terobosan

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi menambahkan, lokasi vaksinasi yang terlalu jauh dari desa menggerus minat warga di wilayah pelosok untuk divaksin. "Masyarakat adat Suku Sakai di Kabupaten Bengkalis, di pedalaman Riau, juga berbagai suku lain yang tinggal di pedalaman, kalau disebut vaksinasi digelar di kota, sudah pada turun antusiasme mereka," katanya.

Sebagai ilustrasi adalah pengalaman Ardiansyah Daulay, seorang warga di Kalimantan Tengah, yang tak menemukan informasi vaksinasi di provinsi itu. Seperti ditulis media online, demi mendapatkan vaksin, dia terpaksa merogoh uang Rp600.000 untuk ongkos menumpang mobil selama 14 jam ke kota tetangga, yakni ke Pontianak, Kalimantan Barat pada Rabu, 18 Agustus 2021.

Persoalan serupa ditekankan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI. Menurut Edo Rahman, Wakil Kepala Departemen Advokasi WALHI, rata-rata wilayah masyarakat adat di Bengkulu, Kalimantan Timur, dan Papua nyaris tidak tersentuh vaksin karena jauhnya lokasi vaksinasi. Di Jambi, kata Edo, butuh perjalanan hingga 4-5 jam demi mendapat vaksin. "Informasi tentang vaksinasi juga masih sulit diperoleh," kata Edo.

Menilik sejumlah masalah tersebut, pemerintah perlu membuat langkah-langkah terobosan agar vaksinasi bisa merata hingga ke wilayah pelosok. "Pemerintah perlu memikirkan cara efektif bekerja sama dengan otoritas desa agar program vaksinasi sanggup menjangkau komunitas petani dan masyarakat adat," kata Dewi Kartika. "Pemerintah desa adalah pihak yang paling strategis dilibatkan mendorong penyelenggaraan vaksinasi terutama di daerah terpencil," kata Dewi.

Edo menyarankan, informasi yang jelas perlu didistribusikan ke daerah, bukan hanya dilekatkan pada situs web atau dipajang pada spanduk-spanduk di pusat kota. Peran Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), atau pondok bersalin desa (Polindes) dapat dimaksimalkan dalam urusan distribusi informasi dan vaksin. "Kalau hanya berharap pada dinas kesehatan di kabupaten, kapan vaksinasi akan selesai?," ujarnya.

Rukka mendesak, vaksinasi harus masuk ke kampung-kampung pedalaman tempat masyarakat adat tinggal. Jika vaksinasi hanya menyasar perkotaan atau wilayah pusat pemerintahan, warga bakal kehilangan minat karena susah mengaksesnya. Akibatnya, hak-hak kesehatan masyarakat adat jadi tidak terpenuhi. Penanganan pandemi secara keseluruhan pun berisiko tak tercapai.

Untuk itu, kami Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksinasi bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan menyerukan:

1. Pemerataan vaksin bagi seluruh penduduk tanpa terkecuali, terutama di luar Jawa dan Bali.

2. Dorongan bagi pemerintah untuk menambah tenaga vaksinator. Penambahan ini bisa mempercepat laju vaksinasi dan memperluas cakupan wilayah vaksinasi.