PAN Gabung Koalisi Pemerintah, Partai Ummat: Check and Balance Kini Dijalankan Mural
Kamis, 26 Agustus 2021 - 08:21 WIB
Petugas kebersihan saat bekerja di dekat mural kritikan kepada pemerintah Indonesia. Waketum DPP Partai Ummat Chandra Tirta Wijaya mengatakan fungsi partai politik untuk menjalankan check and balance bagi pemerintah kini mulai hilang. FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Ummat Chandra Tirta Wijaya angkat bicara ihwal gabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam koalisi partai politik pendukung pemerintah. Bergabungnya PAN ke dalam koalisi pemerintah resmi diumumkan, Rabu (25/8/2021) kemarin.
Chandra menyinggung peran serta fungsi partai politik untuk menjalankan fungsi check and balance bagi pemerintah kini mulai hilang. Fungsi tersebut kini murni akan dijalankan masyarakat.
"Sepertinya sekarang yang melakukan check and balance adalah masyarakat, komunitas, medsos serta mural. Jadi tidak banyak berharap dari parpol yang ada wakil-wakilnya di DPR," kata Chandra saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Kamis (26/8/2021).
Baca juga: Rocky Gerung soal PAN Gabung Istana: Matahari Terbit Kok Mau Masuk Wilayah Terbenam?
Chandra enggan berkomentar lebih jauh maksud daripada mantan partainya itu berlabuh ke koalisi pemerintah. Menurutnya, itu sepenuhnya kewenangan partai di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan. "Silakan saja, itu hak politik setiap parpol," katanya.
Chandra menyinggung peran serta fungsi partai politik untuk menjalankan fungsi check and balance bagi pemerintah kini mulai hilang. Fungsi tersebut kini murni akan dijalankan masyarakat.
"Sepertinya sekarang yang melakukan check and balance adalah masyarakat, komunitas, medsos serta mural. Jadi tidak banyak berharap dari parpol yang ada wakil-wakilnya di DPR," kata Chandra saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Kamis (26/8/2021).
Baca juga: Rocky Gerung soal PAN Gabung Istana: Matahari Terbit Kok Mau Masuk Wilayah Terbenam?
Chandra enggan berkomentar lebih jauh maksud daripada mantan partainya itu berlabuh ke koalisi pemerintah. Menurutnya, itu sepenuhnya kewenangan partai di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan. "Silakan saja, itu hak politik setiap parpol," katanya.
Lihat Juga :