Masuk Koalisi Pemerintah, Waketum PAN: Bukan untuk Masuk Kabinet Jokowi

JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menampik kabar mengenai alasan masuknya PAN dalam lingkaran koalisi pemerintah untuk memasukan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ke dalam kabinet Jokowi-KH Ma’ruf Amin.

Yoga mengatakan masuknya PAN semata hanya membantu pemerintah dalam mempercepat penanganan Covid-19. "PAN mendukung penanganan pemerintah soal pemberantasan pandemi Covid 19, terutama soal kebijakan PPKM, prokes, dan mempercepat program vaksinasi untuk dapat menciptakan herd immunity," kata Viva Yoga saat dihubungi MNC Portal, Rabu (25/8/2021) malam.

Selain itu, lanjut Yoga, juga untuk membantu pemerintah mempercepat program pemulihan ekonomi nasional melalui bantuan UMKM dan kebijakan ekonomi yang dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional. "Yang diinginkan PAN agar badai pandemi Covid 19 segera berlalu, agar masyarakat Indonesia bisa hidup normal lagi, pertumbuhan ekonomi naik, lapangan pekerjaan tersedia luas, kesejahteraan rakyat meningkat," tuturnya.
Dia juga menegaskan, pertemuan dengan Presiden Jokowi dan pimpinan partai koalisi tadi malam, sama sekali tidak membahas tentang persiapan Pilpres 2024. "Tidak ada kaitannya dengan 2024," tutup Yoga singkat.

Sebelumnya, Presiden Jokowi baru saja mengumpulkan ketua umum (Ketum) dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) parpol koalisi pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta. Ternyata, dalam pertemuan tersebut, ada parpol yang menjadi anggota baru koalisi yakni Partai Amanat Nasional (PAN).

Hal ini disampaikan Sekjen Partai Nasdem Johnny Plate dalam konferensi pers yang digelar secara daring di rumah dinasnya di Widya Chandra, Rabu (25/8/2021) malam. Johnny menguraikan elite-elite parpol yang hadir dalam pertemuan tersebut, termasuk PAN yang disebutkan menjadi sahabat baru koalisi. Menurutnya, bergabungnya PAN diharapkan semakin memperkuat dan memperkaya gagasan dan pandangan serta ide-ide baru dalam rangka melanjutkan pemerintahan dan mengisi demokrasi Indonesia.

Johnny melanjutkan, karena masih suasana pandemi yang dibicarakan tadi adalah bagaimana kegotongroyongan politik dapat dilakukan, sehingga bisa menghasilkan kebijakan secara cepat, tepat, dan efesien. Jangan sampai terjadi kegagapan dalam kebijakan.