Amandemen Terbatas UUD 1945 Bakal Dimulai Awal 2022
Kamis, 19 Agustus 2021 - 15:10 WIB
Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menyampaikan pembahasan rencana amandemen UUD 1945 secara terbatas dalam rangka menjadikan landasan PPHN baru akan dibahas pada awal 2022. FOTO/MPI/FELLDY UTAMA
JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menyampaikan bahwa pembahasan mengenai rencana amandemen UUD 1945 secara terbatas dalam rangka menjadikan landasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) baru akan dibahas pada awal 2022 mendatang.
"Kalau bahan dari yang dibuat pimpinan itu awal tahun 2022 itu sudah ada semacam kelompok kerja (Pokja) untuk pengusulan amandemen," kata Jazilul di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/8/2021).
Kendati demikian, wakil ketua umum (Waketum) DPP PKB itu mengaku tak mengetahui secara pasti waktunya. Hanya, ia menegaskan bahwa pembentukan Pokja ini sudah masuk ke dalam daftar rencana agenda (time schedule) dari pimpinan MPR.
Baca juga: Amendemen UUD 1945 Diyakini Agenda Elite, Bukan Keinginan Rakyat
"Saya enggak inget persisnya, tapi sudah ada, schedulenya sudah ada. Dimulai pengusulan amandemen terkait pasal yang mana, fraksi mana (yang mengusulkan amandemen)," ujarnya.
"Kalau bahan dari yang dibuat pimpinan itu awal tahun 2022 itu sudah ada semacam kelompok kerja (Pokja) untuk pengusulan amandemen," kata Jazilul di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/8/2021).
Kendati demikian, wakil ketua umum (Waketum) DPP PKB itu mengaku tak mengetahui secara pasti waktunya. Hanya, ia menegaskan bahwa pembentukan Pokja ini sudah masuk ke dalam daftar rencana agenda (time schedule) dari pimpinan MPR.
Baca juga: Amendemen UUD 1945 Diyakini Agenda Elite, Bukan Keinginan Rakyat
"Saya enggak inget persisnya, tapi sudah ada, schedulenya sudah ada. Dimulai pengusulan amandemen terkait pasal yang mana, fraksi mana (yang mengusulkan amandemen)," ujarnya.
Lihat Juga :