HUT ke 76 Kemerdekaan Indonesia, SPKS Minta Kesejahteraan Petani Sawit Diperhatikan

JAKARTA - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menilai di tengah perayaan HUT ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia petani sawit belum merasakan kemerdekaan. Hal ini akibat dari tata kelola perkebunan kelapa sawit yang masih menempatkan petani sebagai objek baik dari sisi kebijakan pemerintah maupun kebijakan yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Sekjen SPKS Nasional Mansuetus Darto mengatakan negara telah mendapatkan keuntungan yang besar melalui penerimana dalam bentuk devisa sekitar Rp300 triliun setiap tahunnya. Begitu juga dengan perusahaan yang terus mendapatkan keuntungan besar. Namun hal ini tidak sama dengan kondisi petani sawit misalnya saja terkait tataniaga sawit di tingkat petani terus menerus menjual Tandan Buah Segar (TBS) kepada tengkulak dengan harga yang sangat rendah sehingga petani merugi sekitar 30% setiap kilogramnya dari harga yang harus di terima. Baca juga: Kinerja Tetap Solid Saat Pandemi, Industri Kelapa Sawit Topang Perekonomian



Petani sawit juga hanya menjadi komoditas politik dalam pengambilan kebijakan di sektor sawit nasional, tercatat beberapa kebijakan yang diambil dengan mengatasnamakan untuk kepentingan petani sawit tetapi dalam praktiknya tidak memberikan manfaat kepada petani sawit. Misalnya kebijakan dana perkebunan sawit melalui Badan Pengelola Perkebunan Sawit (BPDPKS). Baca juga: Megawati Ingatkan Generasi Muda Dalami Cita-cita Kemerdekaan

”Petani sawit juga hanya menjadi alat diplomasi dalam melakukan lobi dan negosiasi kepada negara-negara pembeli minyak sawit dari Indonesia. Selalu mengatasnamakan untuk kesejahteraan petani sawit tetapi di lapangan petani tidak pernah di urusi dengan serius masalahnya mulai dari legalitas sampai dengan penjulan yang di kuasai tengkulak,” katanya.