Jokowi Larang Mudik Lebaran, PKS: Terlambat
Selasa, 21 April 2020 - 12:30 WIB
Pemudik. Foto/Dok SINDO
JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang masyarakat mudik Lebaran 2020 di tengah pandemi Covid-19 menuai kritikan. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera , larangan itu sangat terlambat.
"Pertama, larangannya sangat terlambat. Sudah banyak yang mudik. Dan peluang menjadi spreader (penyebar) sangat besar," ujar Mardani Ali Sera kepada SINDOnews, Selasa (21/4/2020).
Selain itu, menurut Mardani, larangan mudik Lebaran itu harus diikuti dengan apa yang mesti dilakukan pemerintah. Anggota Komisi II DPR RI ini mengatakan, biasanya warga yang melakukan mudik itu membawa bantuan untuk sanak keluarga di kampung halaman.
"Pastikan bahwa ada bantuan yang diberikan dapat dicover pemerintah," ujar Legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Barat VII ini.
Di samping itu, larangan mudik diyakini bakal percuma tanpa adanya tim yang mengawal. "Tanpa ada tim yang mengawal larangan ini akan ompong. Seperti apa yang terjadi dengan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil keputusan untuk melarang aktivitas mudik pada Lebaran tahun ini. Sebelumnya pemerintah hanya melarang mudik bagi ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN.
"Setelah larangan mudik bagi ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN sudah kita lakukan pada minggu yang lalu, pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang," katanya pada pembukaan rapat terbatas, Selasa (21/4/2020). ( ).
"Pertama, larangannya sangat terlambat. Sudah banyak yang mudik. Dan peluang menjadi spreader (penyebar) sangat besar," ujar Mardani Ali Sera kepada SINDOnews, Selasa (21/4/2020).
Selain itu, menurut Mardani, larangan mudik Lebaran itu harus diikuti dengan apa yang mesti dilakukan pemerintah. Anggota Komisi II DPR RI ini mengatakan, biasanya warga yang melakukan mudik itu membawa bantuan untuk sanak keluarga di kampung halaman.
"Pastikan bahwa ada bantuan yang diberikan dapat dicover pemerintah," ujar Legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Barat VII ini.
Di samping itu, larangan mudik diyakini bakal percuma tanpa adanya tim yang mengawal. "Tanpa ada tim yang mengawal larangan ini akan ompong. Seperti apa yang terjadi dengan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil keputusan untuk melarang aktivitas mudik pada Lebaran tahun ini. Sebelumnya pemerintah hanya melarang mudik bagi ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN.
"Setelah larangan mudik bagi ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN sudah kita lakukan pada minggu yang lalu, pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang," katanya pada pembukaan rapat terbatas, Selasa (21/4/2020). ( ).
(zik)
tulis komentar anda