Tugas Negara, Gerindra Minta Pejabat dan Legislator Tak Kena Penyekatan PPKM
Sabtu, 14 Agustus 2021 - 17:15 WIB
Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Advokasi Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan, seharusnya ada pengecualian pejabat atau anggota dewan dari penyekatan. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Advokasi Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan, seharusnya ada pengecualian pejabat ataupun anggota dewan dari penyekatan jalan saat penerapan PPKM berlevel. Menurutnya, 'keistimewaan' itu diberikan kepada mereka yang menjalankan tugas negara.
Baca juga: Airlangga Minta PPKM di Sulawesi Diperketat untuk Menekan Penyebaran Covid-19
Awalnya, Habiburokhman menyinggung soal anggota DPRD DKI Partai PSI, Viani Limardi yang cek-cok dengan petugas karena dilarang melintas saat PPKM penerapan ganjil-genap di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.
Baca juga: Evaluasi PPKM Kalimantan, Airlangga Minta Pemda Siapkan Fasilitas Isoter
Baca juga: Airlangga Minta PPKM di Sulawesi Diperketat untuk Menekan Penyebaran Covid-19
Awalnya, Habiburokhman menyinggung soal anggota DPRD DKI Partai PSI, Viani Limardi yang cek-cok dengan petugas karena dilarang melintas saat PPKM penerapan ganjil-genap di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.
Baca juga: Evaluasi PPKM Kalimantan, Airlangga Minta Pemda Siapkan Fasilitas Isoter
Lihat Juga :