Kasus Pajak, KPK Harap PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan Angin Prayitno
Selasa, 27 Juli 2021 - 16:53 WIB
Selama proses persidangan, kata Ali, tim biro hukum KPK juga telah menghadirkan dan memaparkan berbagai alat bukti untuk membantah seluruh dalil dalam permohonan gugatan praperadilan yang diajukan oleh tersangka Angin. Adapun, barang bukti yang telah dihadirkan KPK selama persidangan sebanyak 115 dan juga dua orang ahli.
Baca juga: Usut Aliran Uang Kasus Pajak, KPK Periksa PNS Kemenkeu
Oleh karenanya, KPK meminta hakim tunggal yang memimpin jalannya persidangan untuk menyatakan bahwa proses penyidikan terhadap Angin Prayitno Aji sudah sah menurut hukum. Tak hanya penyidikan, KPK berharap hakim juga menyatakan proses penggeledahan terhadap kasus suap pajak sudah sesuai dengan prosedur.
"Menyatakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan KPK berdasarkan Surat Izin Penggeledahan Dewas KPK adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat," beber Ali.
"Menyatakan penahanan tersangka APA telah berdasarkan Surat Perintah Penahanan adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat serta menyatakan seluruh tindakan KPK selama proses penyidikan adalah sah dan berdasar hukum serta mempunyai kekuatan mengikat," pungkasnya.
Sebelumnya, KPK resmi menetapkan enam tersangka kasus dugaan suap terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Keenam tersangka itu yakni, mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak, Angin Prayitno Aji (APA), dan bekas Kepala Sub Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak, Dadan Ramdani (DR)
Baca juga: Usut Aliran Uang Kasus Pajak, KPK Periksa PNS Kemenkeu
Oleh karenanya, KPK meminta hakim tunggal yang memimpin jalannya persidangan untuk menyatakan bahwa proses penyidikan terhadap Angin Prayitno Aji sudah sah menurut hukum. Tak hanya penyidikan, KPK berharap hakim juga menyatakan proses penggeledahan terhadap kasus suap pajak sudah sesuai dengan prosedur.
"Menyatakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan KPK berdasarkan Surat Izin Penggeledahan Dewas KPK adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat," beber Ali.
"Menyatakan penahanan tersangka APA telah berdasarkan Surat Perintah Penahanan adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat serta menyatakan seluruh tindakan KPK selama proses penyidikan adalah sah dan berdasar hukum serta mempunyai kekuatan mengikat," pungkasnya.
Sebelumnya, KPK resmi menetapkan enam tersangka kasus dugaan suap terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Keenam tersangka itu yakni, mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak, Angin Prayitno Aji (APA), dan bekas Kepala Sub Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak, Dadan Ramdani (DR)
Lihat Juga :