Dugaan Kartel Obat COVID-19 Pejabat, DPR Desak Polisi dan KPK Usut Tuntas
Jum'at, 23 Juli 2021 - 14:35 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berpandangan di masa pandemi seperti sekarang ini seharusnya semua orang berfokus pada pemulihan kondisi Tanah Air dan tidak mempolitisasi keadaan. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Di tengah lonjakan kasus COVID-19 di Tanah Air, isu mengenai obat-obatan maupun program vaksinasi COVID-19 di Indonesia makin sering terdengar. Seperti dari kisruh obat Ivermectin yang disebut ada hubungannya dengan pejabat Istana, penjualan vaksin ilegal, hingga kelangkaan obat dan oksigen.
Melihat fenomena ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berpandangan di masa pandemi seperti sekarang ini seharusnya semua orang berfokus pada pemulihan kondisi Tanah Air dan tidak mempolitisasi keadaan. Baca juga: Makin Menggila, Kasus COVID-19 di Bali Terus Pecahkan Rekor
"Akhir-akhir ini kita sering sekali mendengar banyak kisruh tentang obat-obatan maupun vaksin COVID-19 yang beredar di masyarakat. Ini sangat disayangkan karena kondisi kita saat ini masih darurat. Harusnya kita bisa fokus pada pemulihan kondisi dalam negeri, bukan justru mempolitisasi keadaan," ujar Sahroni dalam keterangannya, Jumat (23/7/2021).
Untuk itu, Politikus Partai Nasdem ini meminta kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu mengusut tuntas. Termasuk adanya dugaan yang menyeret nama pejabat negara.
Melihat fenomena ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berpandangan di masa pandemi seperti sekarang ini seharusnya semua orang berfokus pada pemulihan kondisi Tanah Air dan tidak mempolitisasi keadaan. Baca juga: Makin Menggila, Kasus COVID-19 di Bali Terus Pecahkan Rekor
"Akhir-akhir ini kita sering sekali mendengar banyak kisruh tentang obat-obatan maupun vaksin COVID-19 yang beredar di masyarakat. Ini sangat disayangkan karena kondisi kita saat ini masih darurat. Harusnya kita bisa fokus pada pemulihan kondisi dalam negeri, bukan justru mempolitisasi keadaan," ujar Sahroni dalam keterangannya, Jumat (23/7/2021).
Untuk itu, Politikus Partai Nasdem ini meminta kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu mengusut tuntas. Termasuk adanya dugaan yang menyeret nama pejabat negara.
Lihat Juga :