Sekjen Ingatkan Anggota PAN agar Tak Minta Perlakuan Istimewa
Senin, 19 Juli 2021 - 09:13 WIB
Sekjen PAN Eddy Soeparno meminta anggota PAN tak meminta diistimewakan dalam penanganan Covid-19. Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA - Sekjen DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno meminta kader dan khususnya anggota PAN yang menjabat sebagai pejabat publik untuk tidak meminta keistimewaan dalam penanganan pandemi Covid-19.
"Tidak boleh ada yang merasa ingin didahulukan, atau di-istimewakan, atau diprioritaskan. Tidak ada," ujar Eddy Soeparno saat memberikan sambutan kegiatan vaksinasi Covid-19 massal di Kantor DPW PAN Jawa Barat pada Minggu (19/7/2021) kemarin.
Ia meminta seluruh kader PAN menjadi panutan di masa PPKM Darurat Covid-19 untuk mempercepat penanganan pandemi. "Kita teman-teman dan kader PAN terutama mereka yang menjadi pejabat publik. Di legislatif maupun eksekutif jadilah panutan dan teladan masyarakat," tambah Eddy Soeparno.
Sementara itu, Ketua DPW PAN, Jawa Barat Desy Ratnasari yang juga sebagai anggota DPR RI mengaku dirinya sempat diperiksa di pos penyekatan PPKM Darurat di Kota Bandung.
"Saya diberhentikan di penyekatan, saya serahkan serifikat vaksinasi saya, hasil swab antigen saya, KTP, kemudian baru boleh lewat. Jadi tidak mengatasnamakan anggota DPR atau partai," kata Desy Ratnasari. [Carlos Roy Fajarta]
"Tidak boleh ada yang merasa ingin didahulukan, atau di-istimewakan, atau diprioritaskan. Tidak ada," ujar Eddy Soeparno saat memberikan sambutan kegiatan vaksinasi Covid-19 massal di Kantor DPW PAN Jawa Barat pada Minggu (19/7/2021) kemarin.
Ia meminta seluruh kader PAN menjadi panutan di masa PPKM Darurat Covid-19 untuk mempercepat penanganan pandemi. "Kita teman-teman dan kader PAN terutama mereka yang menjadi pejabat publik. Di legislatif maupun eksekutif jadilah panutan dan teladan masyarakat," tambah Eddy Soeparno.
Sementara itu, Ketua DPW PAN, Jawa Barat Desy Ratnasari yang juga sebagai anggota DPR RI mengaku dirinya sempat diperiksa di pos penyekatan PPKM Darurat di Kota Bandung.
"Saya diberhentikan di penyekatan, saya serahkan serifikat vaksinasi saya, hasil swab antigen saya, KTP, kemudian baru boleh lewat. Jadi tidak mengatasnamakan anggota DPR atau partai," kata Desy Ratnasari. [Carlos Roy Fajarta]
(muh)
tulis komentar anda