Ibu Kota Baru Dinilai Harus Benar-benar Perhatikan Politik-Ekonomi

Minggu, 18 Juli 2021 - 13:23 WIB
Sementara Direktur Eksekutif Rujak for Urban Studies, Elisa Sutanudjaja, dalam kesempatan yang sama menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kembali kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jawa ke Kalimantan.

Menurutnya, pandemi membuat pola kerja berubah. Ini membuat sektor-sektor tertentu bisa dikerjakan secara remote dari rumah, sehingga mobilitas dari dan ke Jakarta akan berkurang.

"Kalau kita melihat bagaimana kita hidup di kota. Sejak satu setengah tahun kebelakang ini karena pandemi, terlebih di pekerjaan tertentu. Itu memungkinkan model kerja yang lain. Ini membuat sektor-sektor tertentu bisa dikerjakan secara remote, sehingga mobilitas dari dan ke Jakarta akan berkurang. Lalu mengapa harus pindah Ibu Kota?" ujar Elisa di Webinar Seri 2 TIDI

Selain itu, Elisa juga memberikan pendapat mengenai kesan yang disampaikan oleh Bappenas maupun perencananya, yaitu kota itu terbentuk setelah bangunnnya selesai.

Padahal tidak demikian, karena Jakarta sebagai bisa benar-benar sebagai kota setelah usinya sudah empat abad lebih. Begitupun dengan Washington DC baru bisa merasakan menjadi kota setelah 1 abad.

"Kesan yang disampaikan oleh Bappenas maupun perencananya adalah kota itu jadi setelah bangunnnya selesai. Padahal tidak demikian, Jakarta usinga sudah 4 abad lebih, Washington DC baru bisa merasakan menjadi kota setelah 1 abad," tutur Elisa

Elisa menambahkan, sebenarnya banyak contoh kegagalan dari pemikiran bahwa pemindahan ibu kota akan mengurangi beban di kota-kota tertentu, sekaligus meratakan pembangunan

"Sebetulnya, kita melihat banyak contoh kegagalan dari pemikiran bahw pemindahan ibu kota akan mengurangi beban di kota-kota tertentu, sekaligus meratakan pembangunan," jelas Elisa.
(maf)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!