Mengejar Kekebalan Komunitas di Jakarta

DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi tidak bisa berdiri sendiri dalam mencapai kekebalan komunitas. Pada siang hari, jumlah penduduk Jakarta bisa bertambah hingga 4 juta orang. Mereka berasal dari kota-kota penyangga dan daerah lain yang sedang ada keperluan di ibu kota negara. Mobilitas warga dari berbagai daerah ini yang dianggap bisa mengganjal kekebalan komunitas di DKI Jakarta.

Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Sonny Harry Harmadi optimistis upaya mencapai kekebalan komunitas di DKI Jakarta bisa tercapai pada Agustus nanti. Alasannya, wilayah DKI Jakarta yang kecil dan tidak ada daerah yang terpencil. Kecuali, beberapa di Kepulauan Seribu.

“Tidak ada hambatan akses dan transportasi kecuali beberapa pulau di Kepulauan Seribu. Dukungan masyarakat pu tinggi melihat ada persepsi risiko tentang Covid-19. Jadi, masyarakat mulai sadar juga, yang tadinya enggak percaya jadi percaya. Yang tadinya enggak mau divaksin jadi mau divaksin. Ini waktu yang sangat baik untuk kemudian mempercepat pelaksanaan vaksinasi,” ujarnya saat dihubungi Koran SINDO, Rabu (14/7/2021).

Sonny menerangkan percepatan vaksinasi ini harus melebar ke wilayah aglomerasinya, yakni Bodetabek. “Kalau sudah herd immunity itu akan sangat baik karena setidaknya mengurangi risiko morbiditas dan mortalitas. Menurut saya, Jakarta punya tenaga kesehatan dan vaksinator yang banyak. Itu sangat memungkinkan. Maka, target tersebut realistis dan bagus banget,” tuturnya.

Berdasar data Satgas, ada sejumlah persoalan yang sedikit menghambat dalam mengubah perilaku masyarakat untuk patuh protokol kesehatan (prokes) dan mau divaksin Covid-19. Apa itu? banyaknya hoaks yang beredar. Beberapa informasi bohong tentang Covid-19 dan vaksin yang sudah lama beredar kerap disebar lagi.

Baca juga: Erick Thohir: Stok Vaksinasi RI Masih Cukup Aman

Menurut dia, kondisi ini bisa melemahkan upaya menekan penyebaran virus Sars Cov-II dan vaksinasi massal. Untuk itu, Satgas Penanganan Covid-19 dan pemerintah daerah harus menggandeng seluruh lapisan masyarakat, salah satunya tokoh agama. Cara ini dianggap efektif untuk menekan penolakan warga terhadap vaksin. Juga meningkatkan kepatuhan untuk memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak (3M).

“Kelelamahan (lain) belum banyak masyarakat yang tahu kalau sudah divaksin itu tetap harus pakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Karena bagaimanapun juga vaksin itu bekerja setelah virus masuk. Pertahanan pertama, mencegah virusnya jangan masuk dulu,” tegas Sonny.