Picu Polemik, KP3I Minta Jokowi Jelaskan Soal Polemik Vaksin Berbayar
Selasa, 13 Juli 2021 - 21:25 WIB
Direktur Eksekutif KP3I Tom Pasaribu meminta Presiden Jokowi menjelaskan sendiri soal polemik vaksin berbayar. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I), Tom Pasaribu menyoroti rencana pemerintah menjual vaksin Covid-19, yang belakangan berujung polemik.
Pemerintah sebelumnya melalui Kemenkes, BUMN, Kimia Farma berencana akan menjual vaksin Covid-19 merek Sinopharm kepada warga melalui skema vaksinasi gotong royong individual atau vaksinasi berbayar. Meskipun, untuk sementara kebijakan tersebut ditunda.
Tom menilai langkah pemerintah ini suatu bukti bahwa pemerintah menari-nari di atas penderitaan rakyat. Padahal, jelas-jelas Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Desember 2020 lalu dengan tegas menyebut vaksin Covid-19 gratis untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Baca juga: Menkes Mengaku Tak Terlibat Urusan Vaksin Berbayar, Cuma Kena Getah
Menurut dia, rencana vaksinasi berbayar ini telah memperlihatkan sikap inkonsisten dari pemerintah dan bertolak belakang dari regulasi dari vaksin gratis, yang mau diubah menjadi berbayar. "Jokowi sebagai presiden sebaiknya menjelaskan sendiri soal (polemik) ini, biar rakyat tidak bingung. Mana informasi yang benar, vaksin gratis yang dinyatakan presiden atau vaksin berbayar yang dinyatakan anak buah presiden?," kata Tom kepada wartawan, Selasa (13/7/2021). Baca juga: Vaksin Berbayar, Moeldoko: Yang Mampu Silakan, Bisa Kurangi Beban Negara
Pemerintah sebelumnya melalui Kemenkes, BUMN, Kimia Farma berencana akan menjual vaksin Covid-19 merek Sinopharm kepada warga melalui skema vaksinasi gotong royong individual atau vaksinasi berbayar. Meskipun, untuk sementara kebijakan tersebut ditunda.
Tom menilai langkah pemerintah ini suatu bukti bahwa pemerintah menari-nari di atas penderitaan rakyat. Padahal, jelas-jelas Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Desember 2020 lalu dengan tegas menyebut vaksin Covid-19 gratis untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Baca juga: Menkes Mengaku Tak Terlibat Urusan Vaksin Berbayar, Cuma Kena Getah
Menurut dia, rencana vaksinasi berbayar ini telah memperlihatkan sikap inkonsisten dari pemerintah dan bertolak belakang dari regulasi dari vaksin gratis, yang mau diubah menjadi berbayar. "Jokowi sebagai presiden sebaiknya menjelaskan sendiri soal (polemik) ini, biar rakyat tidak bingung. Mana informasi yang benar, vaksin gratis yang dinyatakan presiden atau vaksin berbayar yang dinyatakan anak buah presiden?," kata Tom kepada wartawan, Selasa (13/7/2021). Baca juga: Vaksin Berbayar, Moeldoko: Yang Mampu Silakan, Bisa Kurangi Beban Negara
Lihat Juga :