Komersialisasi Vaksin, Demokrat: Penjajahan pada Rakyat Sendiri di Tengah Pandemi
Senin, 12 Juli 2021 - 07:43 WIB
"Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia," imbuhnya.
Menurut pria yang akrab disapa Irwan Fecho ini, jika memang vaksin berlebih dan stok tersedia, mengapa negara tidak membeli dan mengadakannya untuk rakyat di tengah proses distribusi vaksinasi yang terbatas dan masih rendah persentasinya. Karena pemerintah sudah diberi banyak keleluasaan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2021 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 yang disahkan menjadi UU Nomor 2/2020. Baca juga: Beredar Kabar Vaksin Gotong Royong Ditunda, Ini Kata Kemenkes
"Mengapa negara harus jualan vaksin pada rakyatnya. BUMN itu badan usaha milik negara yang artinya juga milik rakyat. Ini penjajahan pada rakyat sendiri di tengah derita pandemi. Harus dihentikan," tandas Legislator asal Kalimantan Timur (Kaltim) ini.
Menurut pria yang akrab disapa Irwan Fecho ini, jika memang vaksin berlebih dan stok tersedia, mengapa negara tidak membeli dan mengadakannya untuk rakyat di tengah proses distribusi vaksinasi yang terbatas dan masih rendah persentasinya. Karena pemerintah sudah diberi banyak keleluasaan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2021 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 yang disahkan menjadi UU Nomor 2/2020. Baca juga: Beredar Kabar Vaksin Gotong Royong Ditunda, Ini Kata Kemenkes
"Mengapa negara harus jualan vaksin pada rakyatnya. BUMN itu badan usaha milik negara yang artinya juga milik rakyat. Ini penjajahan pada rakyat sendiri di tengah derita pandemi. Harus dihentikan," tandas Legislator asal Kalimantan Timur (Kaltim) ini.
(kri)
Lihat Juga :