Tepatkah Vaksin Individu Berbayar?
Senin, 12 Juli 2021 - 05:56 WIB
Perihal vaksinasi di Kimia Farma itu juga disampaikan oleh Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pahala N Mansury. Menurut dia, pelaksanaan vaksinasi individu oleh Kimia Farma Group merupakan upaya untuk mengakselerasi penerapan vaksinasi dalam membantu program vaksinasi nasional dalam upaya mempercepat herd immunity atau kekebalan kelompok.
Kimia Farma sebagai bagian dari holding BUMN farmasi berkomitmen untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan dengan seluruh pihak untuk mempercepat vaksinasi nasional baik melalui vaksinasi gotong-royong perusahaan maupun individu. Untuk pelaksanannya, vaksinasi bebayar ini dilakukan melalui PT Kimia Farma Diagnostika yang sebelumnya juga telah mendistribusi vaksin gotong royong ke sejumlah perusahaan pada berbagai kluster industri di Jawa, Kalimantan, dan Sumatera.
Kendati program vaksinasi gotong-royong berbayar ini sangat baik untuk mendukung percepatan program vaksinasi nasional, keputusan tersebut tak ayal menyisakan pertanyaan dari sejumlah kalangan, termasuk DPR. Sejumlah wakil rakyat mempertanyakan program vaksin berbayar tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan rencana awal di mana vaksinasi untuk masyarakat diberikan secara gratis untuk semua lapisan masyarakat.
Hal ini setidaknya disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh melalui cuitan di media sosial Twitter kemarin. Dia mempertanyakan jual beli atau komersialisasi vaksin Covid-19 Gotong-Royong oleh salah satu anak usaha BUMN, yakni Kimia Farma.
Anggota Fraksi PKB itu mengakui, Komisi IX belum pernah mendengar ataupun mendapat laporan adanya istilah vaksin gotong-royong individual, apalagi dengan cara membelinya. Dia menyebutkan, dalam pengetahuannya jenis vaksin hanya dua, yakni vaksin untuk masyarakat dan vaksin yang disediakan perusahaan untuk karyawan beserta keluarga.
Kimia Farma sebagai bagian dari holding BUMN farmasi berkomitmen untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan dengan seluruh pihak untuk mempercepat vaksinasi nasional baik melalui vaksinasi gotong-royong perusahaan maupun individu. Untuk pelaksanannya, vaksinasi bebayar ini dilakukan melalui PT Kimia Farma Diagnostika yang sebelumnya juga telah mendistribusi vaksin gotong royong ke sejumlah perusahaan pada berbagai kluster industri di Jawa, Kalimantan, dan Sumatera.
Kendati program vaksinasi gotong-royong berbayar ini sangat baik untuk mendukung percepatan program vaksinasi nasional, keputusan tersebut tak ayal menyisakan pertanyaan dari sejumlah kalangan, termasuk DPR. Sejumlah wakil rakyat mempertanyakan program vaksin berbayar tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan rencana awal di mana vaksinasi untuk masyarakat diberikan secara gratis untuk semua lapisan masyarakat.
Hal ini setidaknya disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh melalui cuitan di media sosial Twitter kemarin. Dia mempertanyakan jual beli atau komersialisasi vaksin Covid-19 Gotong-Royong oleh salah satu anak usaha BUMN, yakni Kimia Farma.
Anggota Fraksi PKB itu mengakui, Komisi IX belum pernah mendengar ataupun mendapat laporan adanya istilah vaksin gotong-royong individual, apalagi dengan cara membelinya. Dia menyebutkan, dalam pengetahuannya jenis vaksin hanya dua, yakni vaksin untuk masyarakat dan vaksin yang disediakan perusahaan untuk karyawan beserta keluarga.
Lihat Juga :