Lakukan dengan Tegas, DPR Dukung PPKM Darurat untuk Tekan Corona
Jum'at, 02 Juli 2021 - 07:55 WIB
Langkah pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat guna menekan Covid-19 didukung Anggota Komisi IX DPR, Rahmad Handoyo. Foot/SINDOnews/Ilustrasi
JAKARTA - Langkah pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat guna menekan laju penularan virus Corona (Covid-19) didukung Anggota Komisi IX DPR-RI, Rahmad Handoyo. Akan tetapi, harus disertai dengan ketegasan menegakkan aturan kepada para pelanggarnya.
Syarat penyuntikan sesuai domisili dalam kartu tanda penduduk (KTP) dihapus agar rencana berjalan lancar. "Sudah dapat melakukan vaksinasi tanpa harus menyertakan surat keterangan domisili," ujarnya dalam kesempatan sama.
Selain itu, mendorong unit pelaksana teknis vertikal Kemenkes, seperti rumah sakit umum pusat (RSUP), Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), dan politeknik kesehatan, menjadi sentra vaksinasi. Kendati demikian, masyarakat diminta untuk tetap membawa KTP ketika hendak vaksinasi.
Sebab, petugas membutuhkan nomor induk kependudukan (NIK) untuk membuat laporan mengenai masyarakat yang telah menerima vaksin. Sedangkan strategi lainnya adalah melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui sentra vaksinasi secara khusus untuk daerah urban.
Dengan demikian, masyarakat tidak perlu pergi jauh untuk datang ke sentra vaksinasi karena sudah tersebar di seluruh provinsi untuk mendekatkan masyarakat pada pelayanan vaksinasi. Upaya lainnya adalah menyediakan petugas vaksinasi keliling (mobile) pada tingkat RT/RW.
"Strategi ini dilakukan dengan berkoordinasi bersama RT/RW. Nanti akan diumumkan setelah ada jadwal vaksinasinya untuk warga setempat," tuturnya.
Selain itu, kerja sama dengan pihak swasta juga bakal terus ditingkatkan. Di antaranya dengan mempercepat proses vaksinasi kepada kelompok sasaran melalui program Gotong Royong.
Kemenkes juga terus memperkuat kerja sama dengan TNI, Polri, dan BUMN dalam upaya mempercepat pelaksanaan program vaksinasi Covid-19. "Kerja sama itu juga berkontribusi terhadap peningkatan percepatan penyuntikan dosis," imbuhnya.
Baca Juga
Syarat penyuntikan sesuai domisili dalam kartu tanda penduduk (KTP) dihapus agar rencana berjalan lancar. "Sudah dapat melakukan vaksinasi tanpa harus menyertakan surat keterangan domisili," ujarnya dalam kesempatan sama.
Selain itu, mendorong unit pelaksana teknis vertikal Kemenkes, seperti rumah sakit umum pusat (RSUP), Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), dan politeknik kesehatan, menjadi sentra vaksinasi. Kendati demikian, masyarakat diminta untuk tetap membawa KTP ketika hendak vaksinasi.
Sebab, petugas membutuhkan nomor induk kependudukan (NIK) untuk membuat laporan mengenai masyarakat yang telah menerima vaksin. Sedangkan strategi lainnya adalah melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui sentra vaksinasi secara khusus untuk daerah urban.
Dengan demikian, masyarakat tidak perlu pergi jauh untuk datang ke sentra vaksinasi karena sudah tersebar di seluruh provinsi untuk mendekatkan masyarakat pada pelayanan vaksinasi. Upaya lainnya adalah menyediakan petugas vaksinasi keliling (mobile) pada tingkat RT/RW.
"Strategi ini dilakukan dengan berkoordinasi bersama RT/RW. Nanti akan diumumkan setelah ada jadwal vaksinasinya untuk warga setempat," tuturnya.
Selain itu, kerja sama dengan pihak swasta juga bakal terus ditingkatkan. Di antaranya dengan mempercepat proses vaksinasi kepada kelompok sasaran melalui program Gotong Royong.
Kemenkes juga terus memperkuat kerja sama dengan TNI, Polri, dan BUMN dalam upaya mempercepat pelaksanaan program vaksinasi Covid-19. "Kerja sama itu juga berkontribusi terhadap peningkatan percepatan penyuntikan dosis," imbuhnya.
tulis komentar anda