Peningkatan Kepercayaan Publik terhadap Kejagung Diapresiasi
Jum'at, 25 Juni 2021 - 20:35 WIB
Profesionalisme para personel Kejagung tercermin dari dua kasus besar yakni Jiwasraya dan Asabri. "Dimasa ini harus saya katakan para personel kejaksaan ini cukup banyak yang memiliki kompetensi yang tinggi, baik pengalamannya dan pendidikan hukumnya juga tinggi," jelasnya lagi.
Selain profesional personel, Edi juga menyoroti banyaknya perkara hukum yang diselesaikan oleh Kejagung. "Sejujurnya, intensitasnya perkara hukum yang diselesaikan lebih banyak dibandingkan yang lalu," tegas Edi.
Namun demikian, Edi menyayangkan anggaran untuk Kejagung yang minim. Padahal kasus-kasus korupsi lebih banyak yang diselesaikan Kejagung dibandingkan oleh KPK.
Edi menguraikan memang program penegakan hukum itu membutuhkan angggaran besar. Karena itulah, dia berharap DPR RI bisa melakukan pembaharuan biaya secara komprehensif.
Tanpa ada anggaran dalam penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik. Contoh untuk menghadirkan ahli, saksi dalam suatu perkara. Meskipun begitu, dengan minimnya anggaran, kinerja Kejagung tetap dirasakan oleh masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Baca juga: Tak Kasasi Vonis Pinangki, Kejagung Diduga Lakukan Disparitas Penegakan Hukum
"Dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki namun kejaksaan tetap hadir di tengah-tengah masyarakat, itu prestasinya," tegas Edi. Dia berharap DPR RI segera meningkatkan anggaran untuk Kejagung sehingga kepuasan dan kepercayaan masyarakat terjawab dan meningkat.
Selain profesional personel, Edi juga menyoroti banyaknya perkara hukum yang diselesaikan oleh Kejagung. "Sejujurnya, intensitasnya perkara hukum yang diselesaikan lebih banyak dibandingkan yang lalu," tegas Edi.
Namun demikian, Edi menyayangkan anggaran untuk Kejagung yang minim. Padahal kasus-kasus korupsi lebih banyak yang diselesaikan Kejagung dibandingkan oleh KPK.
Edi menguraikan memang program penegakan hukum itu membutuhkan angggaran besar. Karena itulah, dia berharap DPR RI bisa melakukan pembaharuan biaya secara komprehensif.
Tanpa ada anggaran dalam penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik. Contoh untuk menghadirkan ahli, saksi dalam suatu perkara. Meskipun begitu, dengan minimnya anggaran, kinerja Kejagung tetap dirasakan oleh masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Baca juga: Tak Kasasi Vonis Pinangki, Kejagung Diduga Lakukan Disparitas Penegakan Hukum
"Dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki namun kejaksaan tetap hadir di tengah-tengah masyarakat, itu prestasinya," tegas Edi. Dia berharap DPR RI segera meningkatkan anggaran untuk Kejagung sehingga kepuasan dan kepercayaan masyarakat terjawab dan meningkat.
(kri)
tulis komentar anda