Tak Kasasi Vonis Pinangki, Kejagung Diduga Lakukan Disparitas Penegakan Hukum

JAKARTA - Pernyataan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Ali Mukartono saat menjawab kasus Pinangki Sirna Malasari kini menjadi bola panas bagi institusi kejaksaan . Pasalnya, dia menyebut Pinangki sudah menyumbangkan BMW kepada negara membuat publik bertanya-tanya akan komitmen dan konsistensi pemberantasan korupsi di tubuh Korps Adhyaksa.

Seperti yang disampaikan Pengamat Kejaksaan, Fajar Trio yang menilai pernyataan Ali sebagai bukti adanya disparitas penegakan hukum pemberantasan kasus rasuah. Karenanya ia tak heran media menyoroti aksi kejaksaan yang belum mengajukan kasasi terkait kasus eks Jaksa Pinangki.

"Apalagi bisa dibilang Pinangki ini jaksa yang menjadi otak pelaku penyalahgunaan wewenang dan rela menjadi makelar kasus Djoktjan (Djoko Tjandra). Harusnya Jampidsus paham betul fungsi kontroling yang dilakukan wartawan dalam meliput sebuah berita," ujar Fajar, Kamis (24/6/2021).

Menurutnya, sikap Ali bisa menyebabkan demoralisasi penegakan hukum para insan kejaksaan. Apalagi ditambah dugaan terjadinya disparitas penegakan hukum.

"Kejaksaan mengalami kemunduran keterbukaan informasi dan diduga melakukan disparitas penegakan hukum. Para jaksa yang menyidik dari awal kasus Pinangki bisa mengalami demoralisasi mendengar pernyataan tersebut," jelasnya.

Kondisi ini berbanding terbalik ketika kasus Jiwasraya dan Asabri. Dia menilai dalam kasus itu kejaksaan maju paling depan dalam melakukan penyitaan aset para tersangka.

"Kejaksaan seperti gagah betul saat memberikan keterangan telah menyita aset, padahal tidak ternyata sebagian ditengarai bukan milik terdakwa, hingga menuntut setinggi-tingginya hukuman kepada para terdakwa," katanya.

Terlebih dalam penyidikannya, kejaksaan ikut memeriksa tukang loak dan IRT (ibu rumah tangga) yang begitu bangga. Kondisi ini berbeda dengan treatment yang diberikan ke Pinangki. Ia kemudian mempertanyakan berbeda terbalik dengan kasus Pinangki dan Jaksa Urip beberapa waktu lalu.

"Apa yang telah disembunyikan kejaksaan dalam kasus Pinangki? Kok seperti ada bargaining position. Apakah dengan hanya diberi BMW sudah menjadi prestasi? Jaksa Agung harus ambil sikap tegas terhadap Ali. Kalau perlu copot!" tegas Fajar.

Sebagai penegak hukum, menurutnya pemikiran tersebut sangat dangkal dalam memberantas korupsi terlebih mengaitkan dengan pemberian BMW. "Apakah penegakan hukum hanya sebatas diberi BMW, sudah selesai itu barang? Ini ngeri sekali," paparnya.