Cegah Paham Radikal Lewat Sinergi Pemerintah, Tokoh Adat dan Masyarakat
Kamis, 24 Juni 2021 - 23:43 WIB
Ia melanjutkan, sebagai rasa bentuk tanggung jawab, negara harus menemukan cara yang efektif agar kekerasan itu tidak berdampak pada kesengsaraan masyarakat. Sedangkan proses yang terkait dengan penegakan hukum dari pihak masyarakat yang bersenjata tetap dilaksanakan oleh Polri dan TNI. Intinya, tujuan utamanya adalah bagaimana negara menjadi kuat dalam meniadakan perilaku kekerasan apalagi terorisme.
Ia memaparkan bahwa tujuan dari pemerintah membangun Papua adalah untuk membangun kesejahteraan. Pemerintah telah 20 tahun memberikan daerah otonomi khusus sejak 2001 dan telah banyak program yang dijalankan dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Papua walaupun perlu banyak evaluasi yang dilakukan.
“Hal ini perlu dukungan dari tokoh agama, tokoh adat. Kita perlu mencari formasi yang baik agar terciptanya Papua yang aman, damai, sejahtera, bahagia,” tutur mantan Kapolda Papua ini. Baca juga: Menpan RB: Setiap Bulan 40 PNS Terpapar Paham Radikal Dipecat
Salah satu rencana yang akan dikerjakan pemerintah pusat, lanjut Boy, adalah pemekaran provinsi, termasuk informasi yang berkaitan dengan Papua Selatan. Ini adalah bentuk komitmen pusat yang perlu disambut dengan gembira, tetapi tidak boleh membiarkan kekerasan yang mendatangkan korban jiwa ditengah masyarakat.
Boy mengungkapkan, institusinya terus menggagas upaya moderasi dalam beragama. Salah satunya dengan bekerja sama dengan gugus tugas pemuka agama yang ada di Indonesia, dalam hal ini Lembaga Persaudaraan Ormas Keagamaan (LPOK).
Ia memaparkan bahwa tujuan dari pemerintah membangun Papua adalah untuk membangun kesejahteraan. Pemerintah telah 20 tahun memberikan daerah otonomi khusus sejak 2001 dan telah banyak program yang dijalankan dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Papua walaupun perlu banyak evaluasi yang dilakukan.
“Hal ini perlu dukungan dari tokoh agama, tokoh adat. Kita perlu mencari formasi yang baik agar terciptanya Papua yang aman, damai, sejahtera, bahagia,” tutur mantan Kapolda Papua ini. Baca juga: Menpan RB: Setiap Bulan 40 PNS Terpapar Paham Radikal Dipecat
Salah satu rencana yang akan dikerjakan pemerintah pusat, lanjut Boy, adalah pemekaran provinsi, termasuk informasi yang berkaitan dengan Papua Selatan. Ini adalah bentuk komitmen pusat yang perlu disambut dengan gembira, tetapi tidak boleh membiarkan kekerasan yang mendatangkan korban jiwa ditengah masyarakat.
Boy mengungkapkan, institusinya terus menggagas upaya moderasi dalam beragama. Salah satunya dengan bekerja sama dengan gugus tugas pemuka agama yang ada di Indonesia, dalam hal ini Lembaga Persaudaraan Ormas Keagamaan (LPOK).