Setop Perdebatan soal Lockdown, Lebih Baik Maksimalkan PPKM Mikro
Rabu, 23 Juni 2021 - 09:33 WIB
Perdebatan mengenai perlu atau tidaknya lockdown sebaiknya dihentikan. Daripada berdebat terus, lebih baik memaksimalkan PPKM Mikro. Foto/Dok SINDOnews
JAKARTA - Perdebatan mengenai perlu atau tidaknya lockdown sebaiknya dihentikan. Daripada berdebat terus, lebih baik memaksimalkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro .
"Sudahi perdebatan. Itu malah kontraproduktif. Ayo kita bersatu padu, bergotong royong mengendalikan Covid-19 dengan PPKM skala mikro secara ketat," ujar anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo, Rabu (23/6/2021).
Pemerintah diyakininya membuat kebijakan PPKM Mikro sudah melalui berbagai pertimbangan matang dari masukan berbagai pihak. Karena efektif menekan kasus, diperpanjang beberapa kali. "Sekarang saatnya kita mengimplementasikan, membumikan, dan melaksanakan apa yang dimaksud dengan PPKM skala mikro itu," ujarnya.
Rahmad meyakini, jika semua elemen masyarakat komitmen menerapkan PPKM Mikro, Indonesia mampu mengendalikan penyebaran Covid-19. Sebab, kata dia, apa pun kebijakannya kalau pelaksanaan di lapangan tidak maksimal, penegakan tidak berjalan akan percuma.
Kata dia, kuncinya adalah komitmen menjalankan apa yang sudah pemerintah putuskan. Kemudian, meningkatnya kasus Covid-19 di beberapa daerah terutama di Jawa Timur, harus menjadi perhatian semua pihak.
"Saatnya energi positif mendukung. Harus kita sukseskan program pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus menjalankan. Kuncinya ini akan terkendali bila kita bisa menjalankan dan menegakan aturan PPKM skala mikro."
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR Darul Siska berpendapat bahwa sebaiknya PPKM Mikro lebih diperketat agar masyarakat bisa tertib. "Perlu peningkatan sosialisasi, persuasi, dan edukasi masyarakat dan penegakan sanksi bagi pelanggaran aturan," kata Darul.
Dia mengatakan, Indonesia tengah menghadapi tantangan terberat, karena penambahan kasus positif Covid-19 harian sangat mengkhawatirkan. Sementara itu, kata dia, saat yang sama ada masyarakat yang bertindak dengan jalan pikiran masing-masing.
"Lagi-lagi masalahnya adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat agar memahami beratnya masalah menghadapi pandemi dan setiap warga ikut berperan aktif menyukseskan pembentukan herd immunity ," tuturnya.
Menurut dia, kebijakan strategis pemerintah pusat untuk mencegah penularan Covid-19 disikapi beragam oleh pemerintah daerah. Sehingga, dia melihat implementasi kebijakan di tingkat daerah kurang maksimal. "Terutama edukasi masyarakat untuk melaksanakan protkol kesehatan dan kesadaran untuk ikut vaksinasi," pungkasnya.
"Sudahi perdebatan. Itu malah kontraproduktif. Ayo kita bersatu padu, bergotong royong mengendalikan Covid-19 dengan PPKM skala mikro secara ketat," ujar anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo, Rabu (23/6/2021).
Pemerintah diyakininya membuat kebijakan PPKM Mikro sudah melalui berbagai pertimbangan matang dari masukan berbagai pihak. Karena efektif menekan kasus, diperpanjang beberapa kali. "Sekarang saatnya kita mengimplementasikan, membumikan, dan melaksanakan apa yang dimaksud dengan PPKM skala mikro itu," ujarnya.
Baca Juga
Rahmad meyakini, jika semua elemen masyarakat komitmen menerapkan PPKM Mikro, Indonesia mampu mengendalikan penyebaran Covid-19. Sebab, kata dia, apa pun kebijakannya kalau pelaksanaan di lapangan tidak maksimal, penegakan tidak berjalan akan percuma.
Kata dia, kuncinya adalah komitmen menjalankan apa yang sudah pemerintah putuskan. Kemudian, meningkatnya kasus Covid-19 di beberapa daerah terutama di Jawa Timur, harus menjadi perhatian semua pihak.
"Saatnya energi positif mendukung. Harus kita sukseskan program pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus menjalankan. Kuncinya ini akan terkendali bila kita bisa menjalankan dan menegakan aturan PPKM skala mikro."
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR Darul Siska berpendapat bahwa sebaiknya PPKM Mikro lebih diperketat agar masyarakat bisa tertib. "Perlu peningkatan sosialisasi, persuasi, dan edukasi masyarakat dan penegakan sanksi bagi pelanggaran aturan," kata Darul.
Dia mengatakan, Indonesia tengah menghadapi tantangan terberat, karena penambahan kasus positif Covid-19 harian sangat mengkhawatirkan. Sementara itu, kata dia, saat yang sama ada masyarakat yang bertindak dengan jalan pikiran masing-masing.
"Lagi-lagi masalahnya adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat agar memahami beratnya masalah menghadapi pandemi dan setiap warga ikut berperan aktif menyukseskan pembentukan herd immunity ," tuturnya.
Menurut dia, kebijakan strategis pemerintah pusat untuk mencegah penularan Covid-19 disikapi beragam oleh pemerintah daerah. Sehingga, dia melihat implementasi kebijakan di tingkat daerah kurang maksimal. "Terutama edukasi masyarakat untuk melaksanakan protkol kesehatan dan kesadaran untuk ikut vaksinasi," pungkasnya.
(zik)
tulis komentar anda