Kasus COVID-19 Melonjak, MPR Usulkan Lockdown Regional
Senin, 21 Juni 2021 - 15:19 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah mempertimbangkan opsi lockdown regional untuk menekan penularan COVID-19. FOTO/IST
JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah mengambil langkah tegas dalam memutuskan salah satu sektor yang akan dijadikan prioritas, seperti penanganan ekonomi atau penanganan kesehatan.
"Dikarenakan harus ada extraordinary initiative atau extraordinary policy making untuk dapat benar-benar memutus mata rantai Covid-19," kata pria yang akrab disapa Bamsoet ini dalam keterangannya, Senin (21/6/2021).
Bamsoet juga meminta pemerintah melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang mengatur secara nasional mengenai pembatasan kegiatan ASN di tempat kerja, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah, pemberlakuan pembatasan kegiatan operasional restoran dan pusat perbelanjaan, kegiatan di tempat ibadah, kegiatan fasilitas umum, serta kegiatan seni, sosial dan budaya.
Baca juga: Kasus COVID-19 Melonjak, IDI Sarankan Lockdown 2 Minggu
Mantan Ketua DPR ini juga meminta, pemerintah segera mengambil tindakan/kebijakan dengan mempertimbangkan opsi lockdown regional di tengah situasi pandemi Covid-19 yang terus mengalami lonjakan. Lockdown regional per pulau dinilai merupakan opsi paling riil yang bisa memutus rantai penularan Covid-19.
"Meminta pemerintah daerah untuk mempertimbangkan lockdown regional secara berkala di pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. MPR berpendapat kerugian ekonomi yang timbul akibat penerapan lockdown dapat diukur oleh pemerintah, sehingga ketika sektor kesehatan berangsur-angsur pulih, ekonomi nasional juga dapat kembali dipulihkan," kata Bamsoet.
Politikus Partai Golkar ini mengatakan, pemerintah pusat, pemda, dan Satgas Penanganan Covid-19 perlu terus berupaya melakukan pengecekan terhadap ketersediaan fasilitas kesehatan di setiap rumah sakit (RS) rujukan, dengan mengantisipasi sekaligus mencegah kolapsnya layanan kesehatan akibat angka kasus Covid-19 yang terus naik secara signifikan.
Baca juga: Opsi Lockdown DKI dan Sekitarnya, DPR: Perlu Pembahasan Mendalam
"Dikarenakan harus ada extraordinary initiative atau extraordinary policy making untuk dapat benar-benar memutus mata rantai Covid-19," kata pria yang akrab disapa Bamsoet ini dalam keterangannya, Senin (21/6/2021).
Bamsoet juga meminta pemerintah melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang mengatur secara nasional mengenai pembatasan kegiatan ASN di tempat kerja, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah, pemberlakuan pembatasan kegiatan operasional restoran dan pusat perbelanjaan, kegiatan di tempat ibadah, kegiatan fasilitas umum, serta kegiatan seni, sosial dan budaya.
Baca juga: Kasus COVID-19 Melonjak, IDI Sarankan Lockdown 2 Minggu
Mantan Ketua DPR ini juga meminta, pemerintah segera mengambil tindakan/kebijakan dengan mempertimbangkan opsi lockdown regional di tengah situasi pandemi Covid-19 yang terus mengalami lonjakan. Lockdown regional per pulau dinilai merupakan opsi paling riil yang bisa memutus rantai penularan Covid-19.
"Meminta pemerintah daerah untuk mempertimbangkan lockdown regional secara berkala di pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. MPR berpendapat kerugian ekonomi yang timbul akibat penerapan lockdown dapat diukur oleh pemerintah, sehingga ketika sektor kesehatan berangsur-angsur pulih, ekonomi nasional juga dapat kembali dipulihkan," kata Bamsoet.
Politikus Partai Golkar ini mengatakan, pemerintah pusat, pemda, dan Satgas Penanganan Covid-19 perlu terus berupaya melakukan pengecekan terhadap ketersediaan fasilitas kesehatan di setiap rumah sakit (RS) rujukan, dengan mengantisipasi sekaligus mencegah kolapsnya layanan kesehatan akibat angka kasus Covid-19 yang terus naik secara signifikan.
Baca juga: Opsi Lockdown DKI dan Sekitarnya, DPR: Perlu Pembahasan Mendalam
tulis komentar anda