Prabowo Ingin Dokumen Sishankamrata Abad ke-21 Bisa Jadi UU

"Karena itu, kami menyarankan kepada pimpinan nasional melalui Menko Polhukam, sudah kami sarankan, atas saran dari pelaku-pelaku konferensi nasional bahwa setelah produk strategis ini dipelajari oleh Menko Polhukam dan kalangan Wakil Presiden dan juga kalangan staf kepresidenan, mungkin juga menteri-menteri terkait disarankan bahwa produk ini dapat berbentuk atau dapat diolah menjadi undang-undang bagi negara kita," harap Prabowo.

"Sehingga produk ini dapat digunakan sebagai pegangan oleh semua institusi dan semua lembaga-lembaga kenegaraan," tambahnya.

Prabowo berujar Konfernas Sishankamrata Abad ke-21 berlangsung selama lima hari, mulai dari 14 hingga 18 Juni 2021. Namun sebelum acara ini dimulai sudah ada kelompok kerja yang sudah membahas rancangan dokumen strategis tersebut.

Konfernas Sishankamrata Abad ke-21 menghadirkan pembicara lintas institusi mulai dari perwakilan Kemhan, Mabes TNI, Mabes TNI AD, AL, AU, Mabes Polri, kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah, perguruan tinggi, hingga kalangan industri pertahanan.

Prabowo menyoroti payung hukum Sishankamrta di Indonesia masih sangat terbatas dan bahkan 'jadul.' Karenanya, dokumen strategis yang dihasilkan dari Konfernas Sishankamrata Abad ke-21 ini sangat relevan untuk diaktualisasikan pada kondisi saat ini dan yang akan datang.