PKB Khawatir Pajak Sembako dan Pendidikan Ganggu Stabilitas Negara dan Politik

“Toh ini kan masih simpang siur makanya berita kaya pengecualian dan segala macam itu segera disampaikan kepada publik biar ini tidak berkepanjangan menjadi polemik dan mengganggu stabilitas,” terang Anggota Komisi III DPR ini.

Sementara itu di kesempatan sama, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Suryo Utomo menjelaskan tentang rencana pengenaan pajak bagi bahan pokok dan jasa pendidikan. Menurutnya, pada prinsip UU Perpajakan sudah tepat mengingat definisi dari pajak itu ditetapkan untuk barang dan jasa.

Namun, dia memastikan bahwa rencana pengenaan pajak atas bahan pokok dan jasa pendidikan tersebut masih dalam bentuk draf yang dapat dibatalkan oleh DPR melalui pembahasan di Komisi XI DPR RI. Baca juga: Polemik Pajak Sembako, Sultan B Najamudin: Pajak Penting, Tapi Jangan Berdampak pada Orang Miskin

“Selama ini bahan pokok dan jasa pendidikan menjadi bagian dari barang dan jasa yang bebas pajak, sementara secara konsep pajak semua barang dan jasa harus kena pajak. Tetapi pastinya pasal itu masih dapat dibatalkan melalui pembahasan di Komisi XI nantinya,” kata Suryo Utomo di kesempatan sama.