Soal Polemik Alpahankam Rp1.760 T, Prabowo: Masih Digodok, Belum Final
Minggu, 13 Juni 2021 - 13:48 WIB
Menhan Prabowo Subianto menjelaskan rencana pengajuan anggaran belanja pembelian Alpalhankam sejumlah Rp1.760 triliun belum final. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menjelaskan rencana pengajuan anggaran belanja pembelian Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) sejumlah Rp1.760 triliun belum final. Belakangan, jumlah tersebut membuat heboh masyarakat.
"Ada yang mengatakan 'oh Prabowo ingin bikin anggaran 1.700 Triliun'. Itupun belum disetujui ya, masih digodok," tutur Prabowo dalam tayangkan Podcast Deddy Corbuzier yang diunggah, Minggu (13/6/2021).
Dia menjelaskan, dalam sebuah proses bernegara, untuk melakukan segala sesuatu itu tidaklah mudah. Apalagi untuk mengajukan sebuah anggaran, semua harus direncakan dengan matang, menyesuaikan sistem prosedur dan tata kelola yang berlaku.
"Menteri itu pihak yang teknis. Saya diwajibkan menyusun rencana pertahanan, nah anggarannya berapa saya ajukan, presiden setuju atau enggak. Tapi presiden minta saran ke Menteri Keungan, bagaimana menteri Bapennas. Nanti ditanya juga ke menteri-menteri lain," ungkapnya.
Seperti diketahui, draf Rancangan Perpres tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun 2020-2024 untuk jangka waktu 5 Renstra atau 25 tahun yang mencapai USD124 miliar atau setara dengan Rp1.760 triliun dengan pinjaman dari luar negeri menjadi polemik setelah terkuak di publik.
"Ada yang mengatakan 'oh Prabowo ingin bikin anggaran 1.700 Triliun'. Itupun belum disetujui ya, masih digodok," tutur Prabowo dalam tayangkan Podcast Deddy Corbuzier yang diunggah, Minggu (13/6/2021).
Baca Juga
Dia menjelaskan, dalam sebuah proses bernegara, untuk melakukan segala sesuatu itu tidaklah mudah. Apalagi untuk mengajukan sebuah anggaran, semua harus direncakan dengan matang, menyesuaikan sistem prosedur dan tata kelola yang berlaku.
"Menteri itu pihak yang teknis. Saya diwajibkan menyusun rencana pertahanan, nah anggarannya berapa saya ajukan, presiden setuju atau enggak. Tapi presiden minta saran ke Menteri Keungan, bagaimana menteri Bapennas. Nanti ditanya juga ke menteri-menteri lain," ungkapnya.
Baca Juga
Seperti diketahui, draf Rancangan Perpres tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun 2020-2024 untuk jangka waktu 5 Renstra atau 25 tahun yang mencapai USD124 miliar atau setara dengan Rp1.760 triliun dengan pinjaman dari luar negeri menjadi polemik setelah terkuak di publik.
(cip)
Lihat Juga :
tulis komentar anda