Pegawai Lolos TWK Resmi Dilantik, KPK Bisa Lebih Kencang Berantas Korupsi
Rabu, 02 Juni 2021 - 22:07 WIB
Akademisi Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Berbagai kalangan menyambut baik pelantikan 1.271 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) yang lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan pelantikan ini, lembaga antirasuah diyakini bisa lebih kencang melakukan pemberantasan korupsi.
Baca Juga: KPK
"Komitmen dan kinerja KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri mencegah dan memberantas korupsi tidak perlu diragukan. Sebagai bukti, di satu sisi, berbasis fakta, data dan bukti hukum, KPK periode sekarang menunjukkan tajinya dengan memproses siapapun diduga kuat terlibat korupsi tanpa memandang posisi sosial dan jabatan di pemerintahan," ucap Emrus.
Di sisi lain, KPK saat ini juga sedang melakukan "pembersihan" dengan memproses pagawainya yang "nakal", antara lain terhadap pelaku dugaan pencurian barang bukti (barbuk) oleh oknum pegawai KPK," imbuh dia.
Dengan kekuatan 1,271 pegawai ASN, Emrus optimistis pencegahan dan pemberantaan korupsi di tanah air akan semakin sistematis, terarah, profesional, independen yang berbasis pada hukum positif. Hal ini sejalan dengan pandangan Presiden Jokowi bahwa pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN membuat pemberantasan dan pencegahan korupsi akan lebih sistematis.
"Selain itu, untuk menjaga reputasi Institusi KPK di mata publik, di internal pegawai KPK, tetap harus dilakukan pengawasan oleh Inspektorat KPK agar tidak satupun ASN berbuat "nakal", seperti mencoba atau melakukan dugaan mencuri barang bukti (barbuk) atau bentuk "kenakalan" lain, utamanya terkait dengan para terduga atau tersangka," tutupnya.
Baca Juga: KPK
"Komitmen dan kinerja KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri mencegah dan memberantas korupsi tidak perlu diragukan. Sebagai bukti, di satu sisi, berbasis fakta, data dan bukti hukum, KPK periode sekarang menunjukkan tajinya dengan memproses siapapun diduga kuat terlibat korupsi tanpa memandang posisi sosial dan jabatan di pemerintahan," ucap Emrus.
Di sisi lain, KPK saat ini juga sedang melakukan "pembersihan" dengan memproses pagawainya yang "nakal", antara lain terhadap pelaku dugaan pencurian barang bukti (barbuk) oleh oknum pegawai KPK," imbuh dia.
Dengan kekuatan 1,271 pegawai ASN, Emrus optimistis pencegahan dan pemberantaan korupsi di tanah air akan semakin sistematis, terarah, profesional, independen yang berbasis pada hukum positif. Hal ini sejalan dengan pandangan Presiden Jokowi bahwa pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN membuat pemberantasan dan pencegahan korupsi akan lebih sistematis.
"Selain itu, untuk menjaga reputasi Institusi KPK di mata publik, di internal pegawai KPK, tetap harus dilakukan pengawasan oleh Inspektorat KPK agar tidak satupun ASN berbuat "nakal", seperti mencoba atau melakukan dugaan mencuri barang bukti (barbuk) atau bentuk "kenakalan" lain, utamanya terkait dengan para terduga atau tersangka," tutupnya.
(maf)
tulis komentar anda