Kisruh TWK Pegawai KPK, AHY Minta Aparat Penegak Hukum Jadi Role Model
Senin, 31 Mei 2021 - 09:50 WIB
Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Foto/SINDOnews
JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti soal kekisruhan pada tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menggugurkan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di mana 51 pegawai akan diberhentikan dan 24 pegawai lainnya harus mengikuti Diklat TWK dan Bela Negara untuk kemudian dites kembali.
AHY mengatakan, korupsi tentu merugikan Indonesia, merugikan negara dan rakyat. Oleh karena itu, semua terus mendukung upaya-upaya para otoritas yang ditugaskan untuk bisa menegakkan hukum atas kasus-kasus korupsi. "Kita punya Polri, Kejaksaan, kita punya KPK. Oleh karena itu kita tidak boleh punya niat untuk melemahkan institusi-institusi tadi. Walaupun dengan catatan tentu harapan itu juga dengan konsekuensi, kita berharap lembaga-lembaga tadi juga bisa menjalankan tugas luar biasa amanah yang tidak mudah, untuk bisa menegakkan itu secara adil," kata AHY dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (31/5/2021).
Menurut AHY, persoalan hukum ini berat karena harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Jadi, pihaknya selalu menaruh respek dan apresiasi kepada tenaga ahli hukum yang adil dan amanah. Sebaliknya, rakyat juga punya harapan tinggi kepada mereka yang dianggap tidak amanah agar tidak terjadi seperti itu.
Sehingga, kata putra sulung Presiden RI ke-6 ini, masyarakat berharap itu semua bisa berjalan dengan baik, dan juga tidak ingin ada kekisruhan-kekisruhan yang tidak perlu. "Misalnya kemudian kemarin ada isu Tes Wawasan Kebangsaan, apakah relevan dengan tugas-tugas pokoknya, untuk bertugas di KPK misalnya, saya rasa tidak relevan kalo untuk mengetahui kepribadian seseorang, karakter dan lain sebagainya wajar-wajar saja tapi jangan sampai kemudian menjadikan itu sebagai penentu apakah dia fit atau tidak untuk menjadi petugas di KPK," ujarnya.
Apalagi, AHY pun mendengar bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah menyampaikan bahwa TWK tidak boleh menjadi parameter untuk mendiskualifikasi siapapun apalagi kemudian dimodifikasi alasannya, seolah-seola karena alasan tersebut tetapi ada alasan lain. Ia pun meyakini bahwa kebenaran akan terkuak dan mencari jalannya sendiri. "Nah ini nggak boleh, pada akhirnya akan mengetahui, kebenaran akan terkuak. Saya selalu meyakini kebenaran cepat atau lambat akan mencari jalannya sendiri, begitu pula dengan keadilan," ucap AHY.
Oleh karena itu, lulusan Harvard University ini menambahkan, Partai Demokrat meminta agar para penegak hukum ini bisa menjadi role model, sehingga masyarakat bisa menaruh harapan pada institusi penegak hukum.
"Jadi kami keluarga besar partai Demokrat ingin meyakinkan agar lembaga-lembaga penegak hukum itu juga bisa menjadi role model buat yang lainnya, agar masyarakat juga bisa menilai bahwa ada harapan terhadap negara nya, terhadap institusi-institusi yang memang harus menjalankan tugas-tugas yang tidak mudah tadi, menegakan kebenaran dan juga keadilan," pinta Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute itu.
AHY mengatakan, korupsi tentu merugikan Indonesia, merugikan negara dan rakyat. Oleh karena itu, semua terus mendukung upaya-upaya para otoritas yang ditugaskan untuk bisa menegakkan hukum atas kasus-kasus korupsi. "Kita punya Polri, Kejaksaan, kita punya KPK. Oleh karena itu kita tidak boleh punya niat untuk melemahkan institusi-institusi tadi. Walaupun dengan catatan tentu harapan itu juga dengan konsekuensi, kita berharap lembaga-lembaga tadi juga bisa menjalankan tugas luar biasa amanah yang tidak mudah, untuk bisa menegakkan itu secara adil," kata AHY dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (31/5/2021).
Menurut AHY, persoalan hukum ini berat karena harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Jadi, pihaknya selalu menaruh respek dan apresiasi kepada tenaga ahli hukum yang adil dan amanah. Sebaliknya, rakyat juga punya harapan tinggi kepada mereka yang dianggap tidak amanah agar tidak terjadi seperti itu.
Sehingga, kata putra sulung Presiden RI ke-6 ini, masyarakat berharap itu semua bisa berjalan dengan baik, dan juga tidak ingin ada kekisruhan-kekisruhan yang tidak perlu. "Misalnya kemudian kemarin ada isu Tes Wawasan Kebangsaan, apakah relevan dengan tugas-tugas pokoknya, untuk bertugas di KPK misalnya, saya rasa tidak relevan kalo untuk mengetahui kepribadian seseorang, karakter dan lain sebagainya wajar-wajar saja tapi jangan sampai kemudian menjadikan itu sebagai penentu apakah dia fit atau tidak untuk menjadi petugas di KPK," ujarnya.
Apalagi, AHY pun mendengar bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah menyampaikan bahwa TWK tidak boleh menjadi parameter untuk mendiskualifikasi siapapun apalagi kemudian dimodifikasi alasannya, seolah-seola karena alasan tersebut tetapi ada alasan lain. Ia pun meyakini bahwa kebenaran akan terkuak dan mencari jalannya sendiri. "Nah ini nggak boleh, pada akhirnya akan mengetahui, kebenaran akan terkuak. Saya selalu meyakini kebenaran cepat atau lambat akan mencari jalannya sendiri, begitu pula dengan keadilan," ucap AHY.
Oleh karena itu, lulusan Harvard University ini menambahkan, Partai Demokrat meminta agar para penegak hukum ini bisa menjadi role model, sehingga masyarakat bisa menaruh harapan pada institusi penegak hukum.
"Jadi kami keluarga besar partai Demokrat ingin meyakinkan agar lembaga-lembaga penegak hukum itu juga bisa menjadi role model buat yang lainnya, agar masyarakat juga bisa menilai bahwa ada harapan terhadap negara nya, terhadap institusi-institusi yang memang harus menjalankan tugas-tugas yang tidak mudah tadi, menegakan kebenaran dan juga keadilan," pinta Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute itu.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(cip)
tulis komentar anda